Politik Pemerintahan

Prakarsa Jatim: Pandemi Covid-19 Jadi Alibi Pemda Dalam Capaian Kinerja APBD

Analis Kebijakan Publik Prakarsa Jatim, Dr Madekhan Ali

Lamongan (beritajatim.com) – Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan langkah solusi permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi sampai akhir tahun 2020.

Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Salah satunya pada siklus Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka melalui Laporan Realisasi Kinerja, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Daerahnya. Apakah terdapat sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban? dan Apa pengaruh Pandemi Covid-19 pada kinerja penganggaran Pemerintah Daerah?

Analis Kebijakan Publik Prakarsa Jatim, Dr Madekhan Ali mengungkapkan, hasil kajian dari Tim Ahli Prakarsa Jatim mendapati bahwa pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, harus menjadi early warning.

Lebih jauh, perubahan peraturan perundang-undangan itu tidak otomatis menyelesaikan masalah-masalah kinerja APBD. Menurutnya, Pemerintah Daerah terkesan menjadikan kondisi Pandemi Covid-19 sebagai alibi ketidaknormalan capaian kinerja APBD 2020.

“Alibi itu di antaranya, pertama, melalui dalih Pandemi Covid-19, maka target pendapatan daerah, khususnya PAD, diturunkan drastis melalui APBD-P. Tetapi pada akhir tahun 2020, terbukti bahwa realisasi pendapatan daerah keseluruhan maupun khususnya PAD melampaui target. Bukan hanya melampui target setelah APBD-P, tetapi juga melampui target sebelum APBD-P. Hal ini membuktikan, betapa kepanikan Pandemi COVID-19 menjadi dalih untuk ‘kesengajaan’ perencanaan anggaran dibuat semakin tidak akurat.” terang Analis Madekhan, Minggu (20/6/2021).

Tesis yang demikian, Madekhan menambahkan, setidaknya mengacu pada realisasi APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang dapat diketahui melalui tabel Dinamika Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2020.

“Kedua, rendahnya realisasi anggaran penerimaan PAD yang diyakini tidak memiliki hubungan dengan Pandemi Covid-19. Hal ini terungkap dari perbandingan perolehan PAD antar daerah di Jatim. Sekaligus hasil analisis ekonomi makro daerah, maupun regulasi daerah terkait Covid-19, yang tidak mendukung argumentasi bahwa penurunan drastis perolehan pos PAD tertentu diakibatkan akibat situasi Pandemi Covid-19,” papar Madekhan yang juga Direktur Pasca Sarjana UNISLA Lamongan.

Selanjutnya, alibi kesengajaan kedua tersebut yang juga menjadi modus yang patut diragukan akuntabilitasnya, bisa dicermati pada realisasi sejumlah pos penerimaan PAD di Kabupaten Lamongan, di antaranya realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi lain-lain PAD yang sah pada tahun 2020.

Diketahui, sampling dari 2 kabupaten di Jawa Timur tersebut, menggambarkan bagaimana Tahun 2020, menjadi tahun minus transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah di Jawa Timur.

Prakarsa Jatim melalui Madekhan Ali meyakini, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2020, akan banyak menemukan persoalan lemahnya pengendalian internal dan pelanggaran peraturan perundang-undangan pada pengelolaan anggaran daerah di Jatim Tahun 2020.

Oleh karena itu, Madekhan berharap, seyogyanya masyarakat jangan serta merta puas dengan kinerja APBD daerahnya. Jangan menyimpulkan tidak ada masalah anggaran publik, hanya karena Laporan Keuangan APBD daerah tersebut mendapatkan predikat hasil pemeriksaan ‘Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)’ dari BPK RI.

“Masyarakat harus kritis dan bertanya tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tren penurunan pertumbuhan PAD, lalu memastikan kejelasan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan drastis penerimaan pada Pajak PBB, BPHTB dan Pendapatan Giro dan Bunga kas daerah, serta mengapa kinerja laba BUMD turun drastis padahal tidak terkait PSBB Pandemi Covid-19. Akan sia-sia berbagai kebijakan untuk meningkatkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah, bila tidak ada pengawasan masyarakat dan niat baik pemerintah daerahnya,” tuturnya.[riq/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar