Politik Pemerintahan

PPP Desak Retribusi Parkir Berlangganan Dihapus

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember, Jawa Timur, mendesak penghapusan retribusi parkir berlangganan.

“Penarikan retribusi parkir berlangganan hendaknya diganti dengan pembayaran retribusi konvensional, yakni dengan membayar langsung saat pemakai jasa parkir memarkirkan kendaraannya,” kata juru bicara Fraksi PPP I​​​​​kbal Wilda Fardana, dalam sidang paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar pengajuan lima rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (13/11/2019).

Menurut Ikbal, praktik di lapangan terjadi pembayaran ganda oleh konsumen. “Di satu sisi, pemerintah daerah telah menetapkan retribusi parkir berlangganan di area atau wilayah-wilayah tertentu saja. Di sisi lain, pengguna jasa atau masyarakat umum secara sukarela atau terpaksa memberikan uang pembayaran parkir di saat mereka memarkirkan kendaraannya di jalan-jalan umum,” jelasnya.

PPP mengkritik belum jelasnya luas dan ruas area parkir berlangganan, sehingg warga masih membayar uang parkir ke juru parkir. “Hal ini mohon tidak disangkutpautkan dengan pemberian ikhlas atau sukarela, mengingat pemerintah telah menetapkan pungutan saat pemilik kendaraan menyelesaikan pembayaran pajak kendaraannya,” kata Ikbal.

Juru bicara Fraksi PKS Mashuri Harianto mengatakan, problem pelayanan parkir di tepi jalan harus diperbaiki dengan tegas. “Jika warga masih membayar kepada juru parkir, maka pemerintah harus menghapus iuran bebas parkir kendaraan bermotor karena pelaksanaannya tidak konsisten dengan tujuan iuran tersebut,” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar