Politik Pemerintahan

PPKM Skala Mikro, Pemkab Kediri Optimalkan Peran Posko Desa

Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Kediri Slamet Turmudi

Kediri (beritajatim.com) – Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, Pemerintah Kabupaten Kediri mengoptimalkan peran pos komando (posko) penanganan Covid-19 di setiap desa selama pembatasan tersebut.

“PPKM skala mikro bentuk lain dari PPKM sebelumnya. Hanya saja tambahan khusus di perhatikan di tingkat RT. Dipetakan zona RT. Sehingga, kita juga mengoptimalkan peran Posko Desa dengan pelibatan Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Ketua RT serta RW,” kata Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kediri, Slamet Turmudi.

Masih kata Kepala BPBD Kabupaten Kediri ini, pihaknya akan melakukan untuk memantau pergerakan kasus Covid-19 di setiap desa. Sehingga mulai dari RT, RW hingga desa pertumbuhan kasus akan terpantau.

Slamet menyebutkan, bahwa adanya posko penanganan Covid-19 di setiap desa bertujuan untuk memantau pergerakan data Covid-19 di wilayah, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro.

Dalam instruksi Mendagri tersebut, pemerintah di tingkat daerah wajib memfasilitasi berdirinya posko penanganan Covid-19 di setiap desa maupun kelurahan.

Terkait pelaksanaan PPKM berbasis mikro ini, Pemkab Kediri telah mengeluarkan peraturan. Aturan tersebut adalah Surat Edaran Bupati Kediri Nomor : 188.45/434/428.74/2021. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria Zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria :

Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat | (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tuyuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

Zona Oranye dengan kriteria yaitu terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, Jalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat,

b. melakukan isolasi mandiri ‘terpusat dengan pengawasan ketat;

¢. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial,

d. melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang: e. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20 00 Wib dan f. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bhayangkara | Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh.

PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang terdiri dari:

1, Membatasi Tempat kerja perkantoran dengan menerapkan WFH dan WFO yang diatur tersendiri oleh Kepala Kantor Instansi sesuai dengan kriterianya dengan menerapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat.

2.) Membatasi waktu acara rapat paling lama 2 (dua) jam.

3. Kegiatan pembelajaran dan perkuliahan dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). online.

4. Pelayanan konsultasi belajar siswa dilaksanakan secara terbatas.

5. Kegiatan pembelajaran pendidikan dalam bentuk lain harus mengajukan izin kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-!9 Kabupaten Kediri

6. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100°. dengan pengaturan jam operasional , kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

7. Kegiatan perdagangan di pasar dan pusat perbelanjaan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas pengunjung sekurang kurangnya 50°o (lima puluh persen) dan pengaturan jarak paling sedikit I (satu) meter.

8. Untuk warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran pelayanan makan/minum ditempat dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen), dan untuk layanan makanan melalui pesan antar / dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam operasional.

9. Untuk pengelola toko, toko modem, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran membatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB;

10. Untuk pusat perbelanjaan/mall membatasi jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB.

11. Kegiatan ditempat ibadah dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

12. Mengijinkan kegiatan konstruksi Beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan dengan lebih ketat.

13. Kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di fasilitas umum seperti di taman, tempat wisata, gedung/sauna olah raga, dan kegiatan sosial budaya seperti pagelaran seni, resepsi, hajatan, dan lainnya dihentikan sementara. Pemberlakuan PPKM Mikro mulai berlaku sejak 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021. [nm/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar