Politik Pemerintahan

PPKM di Kota Mojokerto Berakhir 28 Januari 2021

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat Rapat Evaluasi Penerapan PPKM di Jawa Timur secara daring di Ruang Galeri, Rumah Rakyat Kota Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Mojokerto dinilai efektif oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Sehingga PPKM di Kota Mojokerto akan berakhir 28 Januari mendatang.

Hal ini sebagaimana Keputusan Gubernur (Kepgub)Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kota Mojokerto tidak termasuk dalam wilayah yang diperpanjang masa PPKM-nya.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari usai mengikuti Rapat Evaluasi Penerapan PPKM di Jawa Timur secara daring di Ruang Galeri, Rumah Rakyat Kota Mojokerto. “Kota Mojokerto termasuk wilayah yang tidak diperpanjang masa PPKM-nya,” ungkapnya, Selasa (26/1/2021).

Dari 15 daerah di Kepgub Nomor 11 Tahun 2021, ada lima daerah yang tidak harus memperpanjang PPKM, termasuk Kota Mojokerto. Namun demikian, ada tambahan tujuh daerah lain yang harus mulai menerapkan PPKM. Sehingga, berdasarkan Kepgub terbaru ada 17 daerah di Jawa Timur yang harus melaksanakan PPKM pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

“Namun PPKM di Kota Mojokerto akan terus dilanjutkan sampai 28 Januari 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto tanggal 12 Januari 2021 lalu. Adanya PPKM mampu meningktakan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Tempat wisata dan hiburan yang ada di Kota Mojokerto, lanjut Ning Ita (sapaan akrab, red), 100 persen patuh pada pelaksanaan PPKM. Begitu pula, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 100 persen melaksanakan daring. Dari 100 tempat ibadah yang dipantau semua juga taat.

“Demikian halnya dengan keramaian atau hajatan, dari lima lokasi yang dipantau semuanya taat menjalankan aturan. Seluruh pemangku kepentingan telah bahu membahu dalam melaksanakan monitoring PPKM,” ujarnya.

Selama PPKM, tim gabungan dari Satpol PP bersama Kodim 0815 dan Polresta Mojokerto telah melakukan pemantauan terhadap pemakaian masker, penutupan tempat wisata dan hiburan, jam operasional pasar, tempat usaha, tempat ibadah dan keramaian.

“Di Kota Mojokerto belum semua taat dengan ketentuan. Tim gabungan masih menemukan beberapa pelanggaran namun jumlahnya tidak besar. Pelanggaran terjadi pada pemakaian masker, tempat usaha yang melebihi kapasitas dari 1.256 tempat usaha yang melebihi kapasitas hanya 2 persen saja,” jelasnya.

Ada juga pelanggaran jam operasional di pasar namun tidak terlalu lama. Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menyampaikan bahwa, berdasar data epidemiologis harian, jumlah penderita Covid-19 masih fluktuatif, tetapi mengalami penurunan trend.

Begitu pula dengan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit baik di ruang ICU maupun di ruang isolasi sudah mengalami penurunan. Ning Ita berharap dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Mojokerto bersama Kampung Tangguh Semeru dan Kader Motivator.

“Sehingga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati 6M. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Maka ada 2 M tambahan, yakni membatasi mobilitas dan melaksanakan vaksinasi,” tegasnya.

Dengan semakin tingginya kesadaran dan disiplin masyarakat maka akan semakin berkurang pula jumlah yang terpapar Covid-19. Ning Ita menghimbau agar masyarakat Kota Mojokerto untuk tetap mentaati protokol kesehatan meski PPKM di Kota Mojokerto tidak diperpanjang.

“Mari bersama-sama taat pada protokol kesehatan, sehingga kita tidak perlu lagi menerapkan PPKM di kota tercinta ini. Karena, disiplin protokol kesehatan adalah benteng utama dari Covid-19,” pungkasnya. [tin/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar