Politik Pemerintahan

Positif Covid-19 Terus Bertambah, Bupati Jombang Terbitkan Perbup

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab saat memberikan keterangan di depan wartawan soal Perbup Penanggulangan Covid-19, Jumat (26/6/2020). [Foto/Yusuf Wibisono]

Jombang (beritajatim.com) – Jumlah kasus positif Covid-19 di Jombang terus meningkat, sebagai upaya menurunkan tren tersebut, Bupati Hj Mundjidah Wahab menerbitkan Perbup No 34/2020 tentang Pengendalian Pandemi Covid-19.

Mundjidah menjelaskan, Perbup tersebut diteken pada 22 Juni 2020. Ruang lungkup Perbup tersebut meliputi pengaturan terhadap interaksi masyarakat di instansi pemerintah, instansi swasta, sarana pendidikan, rumah ibadah, sarana kesehatan, serta pondok pesantren.

“Kemudian fasilitas umum, pedagang kaki lima, sarana umum, dan orang hajatan. Perbup tersebut juga memuat sanksi. Ini kami lakukan dalam rangka pengendalian penyebaran coronavirus disease atau Covid-19,” ujar Bupati Jombang Mundjidah Wahab usai mengikuti senam bersama dalam rangka HANI (Hari Anti Narkoba Internasional) di pendapa setempat, Jumat (26/6/2020).

Mundjidah mengungkapkan, dalam Perbup No 34/2020 itu, instansi pemerintah, satuan pendidikan, sarana kesehatan, wajib melakukan sejumlah langkah. Di antaranya, memasang pengumumuman protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, serta menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun di air mengalir.

Sedangkan untuk instansi swasta, lanjut bupati, wajib melakukan rapid test secara mandiri kepada karyawan jika dipandang perlu. “Sementara untuk hotel, showroom/dealer, toko modern, selain langkah-langkah di atas juga wajib melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala,” tambahnya.

Salah satu warga Kecamatan Peterongan mengikuti rapid test yang digelar Pemprov Jatim di Pasar Peterongan, Selasa (16/6/2020)

Bagaimana soal sanksi? Mundjidah mengungkapkan, dalam Perbup tersebut juga menyertakan sejumlah sanksi. Semisal, instansi pemerintah/swasta yang melanggar aturan akan diberikan peringatan tertulis dan diminta membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya bersedia mematuhi aturan tersebut.

Jika tetap membandel, kata Mundjidah, gedung instansi yang melanggar tersebut akan ditempeli stiker berisi adanya pelanggaran pengendalian Covid-19 di Jombang. “Jika masih melanggar, kita lakukan pengecatan secara permanen di gedung tersebut yang berisi adanya pelanggaran pengendalian Covid-19. Terakhir, untuk instansi swasta, jika tetap membandel dan menabrak aturan, maka izin operasionalnya kita cabut,” pungkasnya. [suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar