Politik Pemerintahan

Posisi 13 Kepala OPD, 9 Camat, dan 4 Kepala Bagian di Jember Kosong

Sekda Jember Mirfano

Jember (beritajatim.com) – Puluhan posisi pimpinan organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan, dan kantor bagian kosong, setelah dilakukan pengembalian jabatan 366 pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada posisi sebelum 3 Januari 2018, Jumat (13/11/2020).

Posisi yang kosong itu adalah 13 kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), sembilan kursi camat, dan empat kursi kepala bagian. “Kami sudah buatkan surat keputusan pelaksana tugasnya, surat kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran,” kata Sekretaris Daerah Jember Mirfano, Selasa (17/11/2020).

Mirfano akan bertolak ke Surabaya dan Jakarta, Rabu (18/11/2020), untuk mengurus izin pengisian jabatan pada Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2020. “Ini sudah kami inventarisasi, ada sekitar 700 nama yang akan kami ajukan izin pengisian jabatan dan mutasinya,” katanya.

Mirfano juga akan segera membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT), karena adanya pergeseran dan mutasi. “Kami kemudian mengirimkan permohonan uji kompetensi JPT ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),’ katanya.

KASN sendiri sudah melayangkan surat tertanggal 6 November 2020. “Surat itu menegaskan agar Pemkab Jember segera menindaklanjuti rekomendasi Mendagri,” kata Mirfano.

Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tertanggal 11 November 2019 menyebutkan adanya tiga hal, yakni:

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar