Politik Pemerintahan

Populisme Islam di Indonesia, Mesir, dan Turki (1)

Ainur Rohim Ketua PWI Jawa Timur

Serangan 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat seolah-olah menjadi faktor pembenar pandangan yang populer sebagai ‘benturan’ peradaban’ sebagaimana diinstrodusir Samuel Huntington.

Peradaban Barat yang lama menguasai pelosok dunia berbenturan dengan Islam yang mulai bangkit  dan menampakkan jati dirinya. Peradaban Barat yang Liberal-Kapitalistik dituntun sekulerisme yang muncul sejak revolusi Perancis.

Di sisi lain, pada akhir 2010 dan awal 2011 terjadi di kawasan MENA (Middle East and North Africa) apa yang disebut Musim Semi Arab (Arab Spring). Terjadinya revolusi dan reformasi politik bersifat paripurna di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara, yang selama ini dikenal otoritarian dengan rezim politik despotik.

Arab Spring tak otomatis mendukung akselerasi demokratisasi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara dengan cara copy paste (Copas) demokrasi liberal ala Barat. Banyak negara di MENA mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan karakter sosial dan kultur setempat.

Karena itu, proses demokratisasi di kawasan MENA yang berhasil seperti di Tunisia dan Qatar serta gagal seperti Mesir, yang kembali ke rezim otoritarian di bawah kontrol penuh militer Mesir.

Di tingkat nasional, pada akhir 2016 dan awal 2017 terjadi aksi bela Islam yang dilakukan sejumlah tokoh dan ormas Islam. Sasarannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kolega politik Jokowi, yang dinilai menghina Al Qur’an terkait dengan kutipannya di Surat Al
Maidah.

Aksi bela Islam pada Nopember 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212), lantas dipandang sejumlah kalangan sebagai indikasi kebangkitan populisme Islam di Indonesia. Dan bagaimana dampak menguatnya populisme Islam bagi masa depan demokrasi di Indonesia?

Menjawab dua pertanyaan di atas tak bisa sekadar didasarkan pada asumsi dan pandangan bersifat spekulatif. Secara normatif, mesti ada kajian mendalam (tesis atau disertasi) untuk mengungkapnya ke permukaan.

Di Indonesia, populisme Islam secara historis gagal mendominasi civil society, serta kendaraan organisatorisnya, cenderung terfragmentasi tanpa ada satu pun yang mempunyai legitimasi yang cukup untuk mewakili kepentingan umat secara keseluruhan (Vedi R Hadiz, 2019: XV).

Kendaraan organisatoris kekuatan civil society Islam di Indonesia sangat beragam. Kalau kita kategorikan secara sederhana bisa menjadi dua kategori besar: Pertama, ormas Islam Tradisional, di mana kekuatan Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri di Kota Surabaya akhir Januari 1926, menjadi poros penting pendukungnya.

Ormas Islam ini ingin berpegang teguh pada ajaran Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah) yang berpatokan kepada: Pertama, dalam bidang hukum-hukum Islam, menganut salah satu ajaran dari 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali).

Dalam praktek, para kiai NU merupakan penganut kuat mazhab Syafi’i. Kedua,  dalam soal-soal tauhid, menganut ajaran-ajaran Imam Abu Hasan Al Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi. Ketiga, dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi. Operasionalisasi ajaran Aswaja itu yang membedakan antara NU dengan kalangan Islam pembaru (Kacung Marijan, 1992: 21-22).

Kedua, ormas Islam Modernis, di mana Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan (nama aslinya Mohammad Darwis) di Yogyakarta tahun 1911 jadi pelopornya. Ormas Islam Modernis ingin menjalankan misi besar purifikasi Islam dengan rujukan utamanya pada Al Qur’an dan Al Hadits. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang digagas Muhammadiyah,

Persis, Al Irsyad, dan lainnya tak mungkin dilepaskan dengan konteks global gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah dan negara-negara Asia lainnya di akhir abad XIX dan awal abad XX.

Gagasan pembaruan Islam Mohammad Abduh (Mesir), Rasyid Ridho (Suriah), Jamaluddin Al Afghani (Mesir), dan Muhammad Bin Abdul Wahab (Arab Saudi) yang berkembang pesat dan memperoleh tempat di kalangan intelektual Islam yang negaranya terkungkung kolonialisme Barat, termasuk di Indonesia.

Gerakan purifikasi Islam itu tak hanya bersentuhan dengan nilai-nilai teologis, tapi merambah ke
lapangan sosial politik dan ekonomi umat Islam.

Vedi R Hadiz (2019) mengemukakan, populisme Islam di Indonesia boleh jadi memang sedang berkembang sebagaimana populisme yang lain sedang menunjukkan perkembangan di banyak belahan negara lainnya. Tapi populisme Islam di Indonesia belum bergerak menjadi satu kekuatan yang otonom.

Pengaruhnya yang belakangan lebih kentara, lebih karena terjeratnya populisme Islam dalam persaingan antarfaksi oligarkis yang mendominasi kancah politik di Indonesia.

“Saya dan Richard Robison berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto masih didominasi kekuatan-kekuatan oligarkis yang juga merupakan representasi dari fungsi kepentingan politik-birokrasi dan bisnis besar seperti di zaman Soeharto. Mereka berubah menjadi demokrat sejati dalam arti mengejar kepentingan material lewat penguasaan terhadap institusi negara dan berbagai sumber daya yang terkait melalui sarana elektoral. Oligarki di masa reformasi bersifat sangat terdesentralisasi dengan elemen-elemen yang saling bersaing tanpa memiliki pusat kekuatan tunggal,” tegas Hadiz.[air/bersambung]





Apa Reaksi Anda?

Komentar