Politik Pemerintahan

Polrestabes Surabaya Amankan 253 Orang Terkait Ricuh Demo Tolak Omnibus Law

Komisaris Besar Jon Edison Isir Kapolrestabes Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Polrestabes Surabaya menggelar rilis kasus kerusuhan saat demo tolak UU Omnibus Law di Mapolrestabes Surabaya, Jumat (9/10/2020).

Dalam gelar perkara tampak tangan kapolres membengkak atau lebam. Bahkan jari-jarinya saat memegang micro phone tak bisa melingkar rekat.

Meski demikian pihaknya menjelaskan bahwa tangannya baik-baik saja dan tak menjawab apakah terluka karena lemparan atau pukulan massa. Kepada jurnalis pihaknya menjelaskan bahwa setidaknya ada sekitar 253 anak dan dewasa diamankan. Dari total tersebut petugas menetapkan 22 orang ini menjadi tersangka kerusuhan saat demo.

“Jadi mereka yang kita amankan ini adalah anak-anak dan orang dewasa yang anarki. Mereka membawa barang berbahaya ada yang bawa sajam, bom molotov, batu dan benda keras lainnya. Mereka merusak fasum mobil polisi, pos polisi, pintu gerbang dll. Jadi ada 22 anak yang kita tetapkan sebagai tersangka,” jelasnya kepada jurnalis.

Lebih lanjut Kapolrestabes Surabaya menjelaskan, dari 22 orang yang ditetapkan 5 orang dewasa dan 17 anak-anak. Untuk anak-anak ini adalah anak sekolah dengan umur antara 14 tahun hingga 17 tahun. Mereka diamankan lantaran melakukan pengrusakan dan bertindak anarkis.

Pengamanan ini dilakukan sebelum dan sesuah kerusuhan di sejumlah tempat di Kota Surabaya, Kamis (8/10/2020). Dalam pengamanan kerusuhan kemarin, tercatat banyak petugas yang mengalami luka dan seorang jurnalis juga mengalami luka tangannya. Pihaknya menegaskan para pelaku kerusuhan akan dijerat UU Darurat pasal 170. Sedangkan 231 dilepaskan dengan syarat dijemput orangtua dan menulis surat pernyataan.

“Kita mengamankan banyak barang bukti dari anak-anak ini baik sebelum dan sesudah kerusuhan. Diantaranya bom molotov, parang, batu, kayu dan mobil patroli yang rusak,” sahutnya.

Sedangkan dugaan aksi perampasan dan penghapusan file jurnalis, lanjut perwira melati tiga, pihaknya akan mendalaminya. Terkait adanya enam jurnalis yang melaporkan aksi anarki oleh oknum Polri tersebut ke Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) juga akan ditindak lanjuti.

Hanya saja saat ditanya akan saksi kepada oknum Polri tersebut, pihaknya belum bisa menjawab secara detail. Sebab ada juga jurnalis yang melakukan peliputan namun tak memakai atribut jurnalistik. Sehingga adanya dugaan kesalahpahaman pun terjadi.

“Maka kalau bisa dan sebisa mungkin saat meliput jurnalis membawa atributnya. Supaya petugas kepolisian tak salah paham begitu,” tegasnya.(man/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar