Politik Pemerintahan

Polres Mojokerto Awasi Keluarnya Surat Keterangan Bebas Covid-19

Apel Kesiapan Pengamanan Larangan Mudik di halaman Mapolres Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Pasca diungkapnya kasus pemalsuan surat keterangan rapid antigen yang dilakukan tenaga honorer UPT Puskesmas Pungging, Polres Mojokerto akan melakukan pengawasan terkaitnya keluarnya surat tersebut. Yakni siapa dan dimana surat tersebut bisa diperoleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander usai Apel Kesiapan Pengaman Larangan Mudik di halaman Mapolres Mojokerto. “Pemda dan TNI/Polri akan melakukan pengawasan, pengetatan terkait pengeluaran surat keterangan bebas Covid-19,” ungkapnya, Senin (26/4/2021).

Ini menyusul pengungkapan Satreskrim Polres Mojokerto bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto yang telah meakukan penindakan secara hukum pasca ditemukan oknum tenaga honorer UPT Puskesmas Pungging yang memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menjual surat keterangan bebas Covid-19, pekan lalu.

“Disini kami akan melakukan penyekatan, pengawasan sehingga betul-betul yang akan dikeluarkan warga masyarakat yang sehat dan bebas Covid-19. Pada tanggal 6 Mei mendatang, kita akan laksanakan langsung on the spot di tiga titik tersebut. Yakni di Trowulan, Ngoro dan Trawas,” katanya.

Penyekatan tersebut, lanjut Kapolres, sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Dengan tujuan agar nantinya tidak terjadinya penyebaran angka Covid-19 saat libur Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, mengaca dari pengalaman sebelumnya jika ada libur maka ada peningkatan jumlah masyarakat yang terdampak atau terpapar Covid-19.

“Pengawasan di tingkat kepolisian, tetap akan kita koordinasikan dengan pemda. Kita akan selalu mengikuti kebijakan pemda dan ini juga inisiasi Ibu Bupati untuk meningkatan pengawasan terkait keluarnya surat keterangan bebas Covid-19. Yakni siapa dan dimana yang bisa mengeluarkan surat bebas Covid-19,” ujarnya.

Menurutnya, dengan diungkapnya kasus pemalsuan surat keterangan rapid antigen menjadi pembelajaran bersama. Kapolres menjelaskan, jika kasus tersebut bukan terstruktur namun hanya dilakukan oleh oknum atas dorongan pribadi sehingga menjadi pembelajaran bagi semua untuk melakukan pengawasan.

“Ini menjadi pembelajaran kita dan Ibu Bupati konsen terkait permasalahan ini dan Dinkes, saya yakin sudah akan melakukan pengawasan terkait pengeluaran surat bebas Covid-19 di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya. [tin/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar