Politik Pemerintahan

Polres Awasi Realisasi Program Covid-19 Pemkab Jember

Kepala Reserse dan Kriminalitas Polres Jember Ajun Komisaris Fran D. Kembaren

Jember (beritajatim.com) – Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, tak akan terlibat dalam pendampingan program pemerintah daerah setempat dalam penanganan Covid-19. Posisi aparat kepolisian secara hukum tak resmi terlibat, dan akan menegakkan aturan jika terjadi pelanggaran.

Kepala Reserse dan Kriminalitas Polres Jember Ajun Komisaris Fran D. Kembaren membenarkan jika pernah mewakili institusinya untuk hadir dalam forum grup diskusi yang digelar pemkab terkait program penanganan Covid-19. “Tapi kami hanya hadir mendengarkan paparan pemda. Kami memang minta keterbukaan terkait anggaran yang digunakan pemda untuk penanganan Covid-19,” katanya, Kamis (21/5/2020).

Saat diskusi tersebut, secara resmi tidak ada pernyataan kepolisian akan terlibat dalam pendampingan program. Fran menegaskan, polisi mengawasi kegiatan yang dilakukan Pemkab Jember terkait penanganan Covid-19. “Kami fokus pada pengawasan, mulai dari penganggaran, pengadaan, sampai nanti pendistribusian (bantuan penanganan Covid-19),” katanya.

Sebelumnya, dalam situs resmi jemberkab.go.id, Kamis (21/5/2020), disebutkan, Pemerintah Kabupaten Jember menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jember dan Kepolisian Resor Jember untuk penanganan Covid-19. Kerja sama ini berupa pendampingan hukum.

“Kami secara administratif mengajukan secara formil. Meskipun, tidak diminta sebenarnya kejaksaan dan kepolisian mempunyai tugas yang terkait Covid-19,” terang Bupati Jember, dr. Faida, MMR. Kerja sama itu disebut bisa memperlancar kegiatan konsultasi hukum antar-personel gugus tugas dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar