Politik Pemerintahan

Politisi Golkar Ungkap Problematik Pileg dan Pilpres Digelar Serentak

Surabaya (beritajatim.com) – Pemilu yang digelar 17 April 2019 akan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya pada era reformasi.

Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 dipisahkan antara pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg), kemudian dilanjutkan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Pemilu pada tahun-tahun tersebut, hasil Pileg untuk menentukan perolehan suara bagi partai politik untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres. Jika
suara yang diperoleh memenuhi syarat untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri, maka partai politik akan mengusung calonnya sendiri. Tetapi jika tidak cukup, harus berkoalisasi dengan partai politik lainnya.

“Pada Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres digelar secara bersamaan. Penyelenggaraan secara serentak sekilas tampak menguntungkan dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, pendanaan Pemilu menjadi dapat lebih dihemat karena hanya satu kali penyelenggaran. Kedua, penyelenggaraan Pemilu lebih hemat waktu. Ketiga, Pemilu diselenggarakan lebih praktis karena satu waktu menyelengarakan dua Pemilu,” kata anggota DPRD Jatim dari Partai Golkar, Freddy Poernomo dalam Qolloquium International ‘Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi’ di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Sabtu (9/3/2019).

Namun demikian, menurut Freddy, penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara serentak juga sarat problematik. Permasalahan itu dapat berupa masalah teknis, kualitas Pemilu itu sendiri maupun masalah hukum.

Pertama, problematik persyaratan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik. Jika Pileg dipisahkan dari penyelenggaraan Pilpres, problematik tidak muncul karena hasil Pileg menjadi syarat untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres.

Ketentuan mengenai pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden
pada Pemilu 2019 terdapat pada ketentuan Pasal 221 dan Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: Pasal 221, Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Persoalan hukumnya, apa yang dimaksud Pemilu anggota DPR
sebelumnya? Pemilu sebelum Pemilu 2019 tentu saja adalah Pemilu 2014.
Persoalannya lagi, hasil Pemilu anggota DPR 2014 telah digunakan untuk penyelenggaraan Pilpres 2014 dan seharusnya tidak dapat digunakan lagi untuk Pilpres 2019. Analogi sederhana, sama dengan surat keterangan sehat untuk memperpanjang SIM pada 2015, tetapi digunakan untuk memperpanjang SIM lagi pada 2020 dan pasti akan ditolak,” jelasnya.

Artinya, penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara serentak, bukan merupakan suatu masalah, tetapi menjadi masalah karena persyaratan yang dipakai telah dipakai untuk Pemilu sebelumnya digunakan lagi untuk Pemilu berikutnya.

“Jika mau konsisten, maka dengan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara serentak, tidak dapat mensyaratkan perolehan suara Pileg untuk menjadi syarat mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres. Partai politik peserta Pemilu dapat mengusung masing-masing calonnya tanpa dibebani syarat perolehan suara, karena memang Pileg dan Pilpres dilakukan secara bersamaan,” jelasnya.

Kedua, dengan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara serentak, fokus pemilih hanya pada calon presiden
dan wakil presiden serta kurang mempedulikan Pileg. Hal ini
dapat memiliki implikasi buruk, karena pemilih dapat memilih calon anggota legislatif, tanpa melihat profil kandidatnya, sehingga akhirnya akan
menghasilkan badan legislatif dengan kualitas yang tidak baik.

Hal demikian akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara dan
pemerintahan daerah, karena badan legislatif memiliki peran penting dalam membuat produk hukum, pengawasan dan penetapan anggaran.

Ketiga, problematik teknis pemungutan suara. Dengan Pileg dan Pilpres secara serentak, maka
pemilih akan menghadapi banyak lembar suara yang harus dicoblosnya.

“Bagi sebagian orang mungkin hal ini bukan persoalan serius, tetapi bagi golongan masyarakat lain merupakan masalah tersendiri. Banyaknya kertas suara akan membingungkan,” pungkasnya. (tok/ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar