Politik Pemerintahan

Politisi Golkar Ini Ajak Netizen Bijak Bermedsos dan Waspada Berita Hoaks

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha

Bojonegoro (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya W Yudha meminta kepada Kementerian Kominfo untuk gencar melakukan sosialisasi perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan media sosial. Apalagi, menurutnya belakangan ini banyak tersebar berita-berita atau informasi hoaks di media sosial.

“Saya minta Kominfo melakukan sosialisasi sebanyak-banyaknya, sehingga masyarakat lebih cerdas dan tidak mudah terprovokasi,” ujarnya saat melakukan Sosialisasi Redesain USO (Universal Service Obligation) dengan tema “Waspada Berita Hoax di Tahun 2019” di Bojonegoro, Minggu (29/9/2019).

Dengan adanya sosialisasi ini, lanjut politisi Partai Golkar itu, sebagai makhluk individu, yang juga warga negara haknya dilindungi undang-undang. Termasuk, kata dia, soal rencana pengesahan Undang-Undang (UU) KUHP yang sudah ada sejak 101 tahun yang lalu. Kata dia, sampai hari ini masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang pasal-pasal KUHP yang direvisi.

“Dengan sosialisasi ini, masyarakat kami harapkan tahu. Karena pada prinsipnya isi dari KUHP itu adalah hak-hak masyarakat akan lebih terlindungi dan dijaga,” ucapnya.

Sosialisasi yang dihadiri ratusan peserta itu menghadirkan narasumber Drs. Henri Subiakto, pejabat eselon I Kominfo RI yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Hukum. Dalam paparannya, dia mengatakan sosialisasi ini digelar untuk mengenalkan dan penggunaan USO di daerah-daerah. “Kalau sudah jadi (USO) masyarakat harus lebih hati-hati memanfaatkan teknologi,” jelasnya.

Pentingnya sosialisasi ini, kata dia, karena saat ini media sosial mulai banyak dipakai dalam kepentingan-kepentingan tertentu untuk mengganggu keamanan negara. Meski demikian, dia mengakui bahwa dalam penyadaran masyarakat lebih bijak menggunakan medsos ini tidak mudah.

“Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi penyebaran hoax atau berita palsu dengan cara menyusun Undang-Undang yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pengguna internet yang turut menyebarkan konten negatif. Kami dari Kementerian Kominfo telah menutup lebih dari 2.000 situs yang yang berkonten hoax, ujaran kebencian, dan konten-konten yang berbau provokasi,” ujar Henri. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar