Politik Pemerintahan

Politik Dinasti Bisa Terjadi pada 13 Pilkada di Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Pada 23 September 2020 mendatang, kontestasi pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di-tingkat Kabupaten/Kota dilakukan. Pada Provinsi Jawa Timur terdapat 19 Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Pemilihan Walikota (Pilbup/Pilwali) secara serempak.

Kabupaten/kota di Jatim yang menggelar Pilkada Serentak 2020 masing-masing adalah Sumenep, Trenggalek, Surabaya, Banyuwangi, dan Kabupaten Blitar. Lalu Kota Blitar, Kabupaten Malang, Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Tuban. Kemudian Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik, dan Kabupaten Kediri.

Terkait pilkada tersebut, Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) dan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur menggelar survei dengan populasi responden sebanyak 1066 orang atau dengan tingkat toleransi (standart of error / d) 3 persen dan tingkat kesalahan (α) penelitian ini adalah 3 persen. Teknik pengambilan sample memakai Multi-stage Random Sampling. Dimana, lokasi diambil di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kemudian, masing-masing Kabupaten/Kota diambil 4-5 Kecamatan untuk dijadikan sample penelitian secara proporsional, melalui metode on call pada responden. Survei dilaksanakan pada 1-14 Nopember 2019 lalu.

Hasil survei tersebut dibahas dengan beberapa pembicara, yaitu Agus Mahfud Fauzi (Pengamat Politik Unesa), Umar Sholahuddin (Pengamat Politik UWKS), M Ikwanudin Alfianto (Bawaslu Jatim), dan Satria Unggul Wicaksana (PUSAD).

Dalam diskusi tersebut isu Politik Dinasti menjadi salah satu pembahasan menarik. Politik Dinasti menjadi persoalan sendiri yang mempengaruhi jalannya dinamika demokrasi pada 19 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

“Pada hasil rilis tersebut, dari 19 Kabupaten/Kota di Jatim, ada 13 kabupaten/kota yang berpotensi besar terjebak pada politik dinasti. Politik dinasti dipahami bukan hanya yang berkaitan dengan keluarga tetapi juga dipahami sebagai hubungan patron/ kleintenisme yang hal tersebut berhubungan dengan usaha mempertahankan kekuasaan,” ujar Satria.

Sebanyak 13 daerah tersebut antara lain Kab.Sumenep, Kota Surabaya, Kab.Banyuwangi, Kota Blitar, Kab. Mojokerto, Kab.Ngawi, Kab.Tuban, Kab.Lamongan, Kab. Pacitan, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Kediri, dan Kab. Trenggalek.

“Pemetaan dinasti politik akan mempengaruhi preferensi politik pada struktur masyarakat di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sikap masyarakat di Jawa Timur terkait dengan politik dinasti,” tambahnya.

Sebanyak 32% masyarakat di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Percaya pada Calon Kepala Daerah yang memiliki hubungan (keluarga, patronase, dan hal lain sejenis). Alasan percaya didasarkan pada: (1). Kepala daerah sebelumnya mapan secara ekonomi; (2). Memiliki trah/keturunan sebagai pemimpin; (3). Pertimbangan keberlangsungan pembangunan daerah mampu dilanjutkan calon penerus; (4). Kepala Daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon memiliki karakter tegas, berintegritas, dsb.; (5). Kinerja Kepala Daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon dinilai baik.

“Sebanyak 57,2% masyarakat 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tidak Percaya pada Calon Kepala Daerah yang memiliki hubungan (keluarga, patronase, dan hal lain sejenis),” ujar Satria Unggul selaku koordinator riset politik PWPM Jatim saat diwawancarai secara tertulis di Gedung PWM Jawa Timur, Jl. Kertomenanggal. Senin (23/12/2019)

Sedangkan, alasan tidak percaya pada politik dinasti didasarkan pada: (1). Kecenderungan diskriminatif terhadap minoritas politik; (2). Kecenderungan mengarah pada otoritarianisme; (3). Praktik politik dinasti menghambat proses kaderisasi kepemimpinan; (4). Kinerja Kepala Daerah sebelumnya yang buruk dan tidak ada dampak pembangunan dan kesejahteraan; (5). Menghambat fungsi check and balances antara Pemerintah dan Legislatif, dan; (6). Kinerja Kepala Daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon berpotensi penyalahgunaan kewenangan, tambahnya. [adg/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar