Politik Pemerintahan

Polisi Pastikan Tidak Ada Hitung Ulang di Kabupaten Malang

Malang (beritajatim.com) – Kepolisian Resor Malang memastikan tidak ada proses penghitungan suara ulang di Kabupaten Malang. Hal itu disampaikan langsung Wakapolres Malang, Kompol Yoghi Hadi Setiawan, Kamis (25/4/2019) siang pada awak media di Lobi Mapolres Malang.

“Jadi begini, yang kami terima yaitu informasi dari Bawaslu Kabupaten Malang, ada yang nyoblos partai dan nama caleg. Nah ini ternyata di hitung 2. Kalau dihitung 2, otomatis tidak singkron dengan jumlah DPT dan akan membengkak jumlahnya. Kemudian di sempurnakan pada tingkat PPK atau kecamatan jika ada yang nyoblos partai dan nama caleg berarti dihitung Cuma satu saja,” terang Kompol Yoghi.

“Intinya sudah disempurnakan oleh PPK. Sehingga tidak ada hitung ulang. Begitu yang saya terima informasi dari Bawaslu,” tambah Yhogi.

Ia melanjutkan, dari seluruh rangkaian Pemilu 2019, situasi dan kondisi di Kabupaten Malang relatif aman dan kondusif. Namun, pihaknya masih menyiagakan seluruh personel di tingkat PPK, KPU dan Bawaslu hingga gudang penyimpanan surat suara KPU.

“Personel masih kita siagakan penuh. Sampai kapan, sampai tahapan pemilu selesai. Khusus di gudang penyimpanan surat suara di KPU, personel kita tambag 50 orang bersenjata lengkap. Kita bagi dua shif. Satu shif bertugas 12 jam,” bebernya.

Khusus gudang penyimpanan surat suara milik KPU, lanjut Yhogi, ring satu pengamanan terdiri dari Polisi, TNI dan Linmas. “Ring satu harus steril. Tidak boleh siapapun berada di ring satu gudang penyimpanan surat suara selain Polisi, TNI dan Linmas,” kata Yhogi.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Malang sempat merekomendasikan 56 Tempat Pemungutan Suara (TSP) dari 8.409 TPS yang tersebar di 33 Kecamatan se Kabupaten Malang, dilakukan penghitungan suara ulang, karena adanya indikasi kecurangan dan penggelembungan suara.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva saat itu menjelaskan, dalam pelaksanaan pencoblosan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang diselenggarakan pada 17 April lalu, pihaknya menemukan adanya beberapa kerancuan dan diindikasikan adanya penggelembungan perolehan jumlah suara.

“Dari catatan kami, ada 56 TPS yang harus melakukan penghitungan ulang. Maka kami menginstruksikan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), untuk melakukan penghitungan ulang,” urainya.

Menurut George, 56 TPS tersebut tersebar di 15 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kepanjen, Pagelaran, Turen, Tirtoyudo, Wajak, Ngajum, Dampit, Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Donomulyo, Lawang, Sumberpucung, Wonosari, Pakis, Gondanglegi, dan Poncokusumo. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar