Politik Pemerintahan

Polemik Salat Ied, Sadad: Pemprov Jatim Harusnya Libatkan IDI,NU Hingga Muhammadiyah

Surabaya (beritajatim.com) – Sempat memicu polemik, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad turut memberikan pendapatnya terkait penyelenggaraan Sholat Idul Fitri pada tahun ini. Menurutnya, hal itu menyangkut isu agama serta kesehatan secara langsung.

“Pemprov mestinya berpedoman pada rekomendasi dari lembaga yang kompeten di dua bidang itu, sekurangnya IDI dan MUI. Sayangnya, pertimbangan yang digunakan sebagai pedoman Pemprov dalam membuat surat edaran itu terkesan sepihak saja, yaitu hanya dari MUI,” ujar Sadad.

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini berpendapat jika rekomendasi MUI harusnya hanya dipandang sebagai saran oleh Pemprov Jawa Timur.

“Bagaimanapun Pemprov yang harus mengambil putusan, apakah rekomendasi tersebut digunakan atau tidak, dalam hal ini pemprov sebagai user yang keberadaannya dilindungi UU untuk mengambil putusan terbaik bagi rakyat,” katanya.

“Rekomendasi MUI tak harus diikuti, apalagi jika pemprov punya pertimbangan lain yang lebih maslahat. Fatwa MUI itu tak memiliki kedudukan juridis dalam sistem ketatanegaraan kita,” tambah Sadad.

Ia pun memberikan saran agar jajaran Gubernur Khofifah meminta rekomendasi kepada NU dan Muhammadiyah. “Sebagai organisasi, keduanya secara kelembagaan lebih mengakar dan memiliki jaringan keumatan yang kuat,” pungkasnya.(ifw/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar