Politik Pemerintahan

Polemik Krusial Bendungan Semantok, Wagub Jatim Gercep Temui Menteri ATR/BPN

Jakarta (beritajatim.com) – Pembangunan Bendungan Semantok merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR. Dalam prosesnya, proyek ini terhambat oleh adanya polemik ganti rugi lahan terdampak.

Sebagai tindaklanjut atas koordinasi yang tengah dilakukan berbagai pihak terkait dan permasalahan yang terjadi, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak langsung menemui Menteri ATR/BPN.

“Ya ini merupakan tindaklanjut dari koordinasi antara Kementerian PUPR melalui Balai Brantas dengan kami, mewakili Ibu Gubernur dengan Pak Bupati Nganjuk, Proyek Strategis Nasional Bendungan Semantok. Dan ini adalah salah satu, istilahnya studi kasus lah, terhadap apa yang perlu kita cermati untuk banyak proyek-proyek pembangunan infrastruktur strategis lainnya di Jawa Timur,” terang Emil -sapaan akrabnya- pasca pertemuan dengan Menteri ATR/BPN di Jakarta, Senin (05/04/2021).

Dalam penjelasan Emil, pertemuan ini juga membahas konsinyasi yang akan dilakukan kepada warga terdampak dimana sebelumnya terjadi polemik berkepanjangan dalam kaitan ganti rugi lahan. “Dan ada satu hal berkaitan dengan ganti rugi lahan warga, yang pada prinsipnya begini, kita sowan ke Pak Menteri BPN berdasarkan hasil rapat dengan seluruh pemangku kepentingan instansi terkait bahwa ini sudah pada tingkatan kompleksitas yang perlu dikonsultasikan langsung ke pak menteri,” jelas Emil.

“Alhamdulillah sejauh ini ada solusi dimana warga, beberapa hal yang menurut pak bupati dan menurut kementerian itu memang logis untuk menjadi dasar penentuan harga tinggi, itu bisa dilaksanakan,” imbuhnya.

Selanjutnya, Emil mengatakan bahwa pemerintah utamanya Pemprov Jatim akan terus memperjuangkan kepentingan umum untuk dapat tetap berjalan dengan lancar. “Jadi kami tadi sudah pada satu landasan, sehingga kita ingin memastikan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum ini bisa lancar, karena tidak mungkin kemauan seperorang perorang semuanya dituruti 100 persen, tetapi kemaslahatan masyarakat banyak adalah tanggungjawab negara untuk memperjuangkan,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat sebagai pemangku kebijakan di wilayah yang tengah membangun proyek bendungan tersebut.

Dikatakan Mas Novi, sapaan akrabnya, pertemuan yang dilakukan memang merupakan hal yang krusial serta butuh berkonsultasi dengan Menteri ATR/BPN agar polemik yang terjadi dapat menemukan jalan keluar.

“Pertemuan hari ini, ini adalah suatu hal yang krusial bagi pelaksanaan pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, yang awalnya saya kemudian pak wagub dan semua dibutuhkan diskresi, tapi kenyataannya setelah kami konsultasi dengan pak menteri dan yang lain disepakati bahwa ini hanya cukup membuat berita acara saja, sehingga dengan berita acara ini nanti, akan ditindaklanjuti, nanti akan diimplementasikan ke lapangan untuk dilakukan evaluasi ulang, bisa dilaksanakan konsinyasi atau ganti rugi kepada masyarakat. Alhamdulillah hikmahnya cukup luar biasa, saya terimakasih pak wagub atas bantuannya, bisa selesai semua ini tadi,” ucap Novi.

Seperti diketahui, konstruksi Bendungan Semantok ditargetkan rampung pada 2022. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Muhammad Rizal yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

“Saya kira ini hasil yang sangat baik buat kami, mudah mudahan kami bisa mempercepat pelaksana pekerjaannya sehingga target sekitar bulan April 2022, Bendungan Semantok bisa kita capai,” ungkapnya. [hen/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar