Politik Pemerintahan

Polemik ADK di Sampang Belum Tuntas

Hearing polemik dana kelurahan di DPRD Sampang

Sampang (beritajatim.com) – Untuk kesekian kalinya, hearing DPRD Kabupaten Sampang, dengan beberapa pejabat pemangku kebijakan tentang realisasi Alokasi Dana Kelurahan (ADK) tahun anggaran TA 2019 kembali dilakukan. Ternyata polemik ADK ini sudah masuk pada tahapan pemeriksaan Ombusman atau lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan.

Fauzan Adima, Wakil Ketua DPRD Sampang, saat memimpin rapat koordinasi berharap agar semua pihak menyampaikan aspirasinya dengan santun. Sebab, prinsipnya legislatif hanya mengfasilitasi polemik ADK yang hingga saat ini masih belum selesai.

“Beberapa persoalan kegiatan ADK di Kabupaten Sampang mulai dari regulasi, administrasi dan kegiatan fisik pelaksanaan, saya harap ini bisa disampaikan dengan transparan,” terangnya, Senin (24/2/2020).

Lanjut Fauzan, persoalan ADK diharapkan jangan sampai melebar keluar Sampang, karena masih banyak ruang aspirasi yang bisa ditempuh termasuk legislatif. “Jika hal ini sudah masuk di ranah Ombusman ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Sementara, Harunur Rasyid Kabag Hukum Pemkab Sampang, saat menghadiri hearing di dewan menjelaskan, terkait polemik ADK sudah masuk ranah pemeriksaan Ombusman. “Saya yakin forum kajian publik yang saat ini hadir juga menerima surat tembusan dari Ombusman, kami atas nama pemerintah daerah menunggu rekomendasi Ombusman apa benar-benar ada kesalahan admistrasi di pelaksanaan ADK,” jelasnya.

Hal senada juga dijelaskan oleh Camat Sampang, Yudhi Adidarta selaku Pengguna Anggaran (PA), bahwa pelaksanaan ADK secara kontraktual diperbolehkan sesuai regulasi Permendagri 130 tahun 2018, dan surat edaran (SE) Mendagri.

“Sedangkan konsultan perencana dan konsultan pengawas yang sistem perseorangan juga sudah sesuai aturan yang ada, yakni peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah ( LKPP) yang menjelaskan anggaran yang nominalnya kecil itu boleh melalui konsultan pengawas dan konsultan perencana perseorangan,” kata Camat.

Mendapat penjelasan dari beberapa pejabat, Heru Susanto Ketua FKP menegaskan secara kelembagaan pihaknya menunggu hasil rekomendasi dua instansi tersebut. Tak hanya itu, dengan adanya polemik ADK pihaknya mendesak DPRD yaitu komisi 1 untuk sementara membekukan pelaksanaan ADK tahun 2020 sampai menemukan formula aturan yang baku.

“Agar tidak terjadi polemik yang kepanjangan. Bahkan dalam waktu dekat kami akan melakukan audiensi ke Kementrian sebagai bentuk keseriusan kami dalam menangani persoalan dana kelurahan ini,” janjinya. [sar/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar