Politik Pemerintahan

PNS Dilarang Mudik, Inspektorat Bangkalan Minta OPD Proaktif Pantau Pegawai

Pimpinan Inspektorat Bangkalan, Joko Supriyono

Bangkalan (beritajatim.com) – Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan mudik. Joko Supriyono, pimpinan inspektorat Bangkalan mengaku akan berkoordinasi dengan seluruh OPD untuk memantau pegawai.

Hal tersebut dilakukan Joko sebagai langkah pengawasan terhadap dua ribu lebih PNS di Bangkalan. Pihaknya juga akan mempertimbangkan tingkat sanksi jika nantinya terdapat PNS yang melanggar. “Kita punya dua ribu lebih PNS dan tidak bisa diawasi satu persatu, maka kami meminta para pimpinan di masing-masing instansi untuk melaporkan ke kami jika ada pegawainya ke luar daerah,” ucapnya, Rabu (6/5/2020).

Diketahui, larangan mudik tersebut sesuai dengan Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Berdasarkan pasal 7 ayat 2, hukuman disiplin ringan dapat berupa teguran lisan maupun tulis. Untuk sanksi terberat bisa berupa pemberhentian dan pencopotan jabatan,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan, tak akan serta merta menjatuhkan sanksi pada PNS yang mudik. Pihaknya juga akan mempertimbangkan tingkat kepentingan dari masing-masing PNS yang mudik. “Kalau dengan alasan keluarga meninggal masih bisa kita tolerir. Dengan tidak mudik, kita justru membantu memutus mata rantai penyebaran virus Corona,” pungkasnya.[sar/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar