Politik Pemerintahan

PMII Surabaya Angkat Bicara Terkait Diskusi Publik ‘Tolak Deklarasi KAMI’

Surabaya (beritajatim.com) – Setelah ramai di media sosial tentang proposal pengajuan anggaran dana diskusi publik dengan tema ‘Tolak Deklarasi KAMI di Surabaya’ oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang surabaya, kini Pimpinan PMII Surabaya angkat bicara.

Nurul Haqqi selaku Ketua Umum PC PMII Surabaya menjelaskan rencana untuk mengadakan diskusi publik dan menolak aksi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) di Surabaya memang digagas oleh pengurus cabang PMII Surabaya, karena juga penting untuk disikapi.

Rencana deklarasi KAMI di Jawa Timur tersebut akan dilaksanakan di Kota Surabaya yang notabene jumlah kasus positif Covid-19 masih tinggi. Selain itu, PC PMII Surabaya menilai, deklarasi KAMI di Jawa Timur akan menimbulkan pro dan kontra bagi masyakat. Oleh karena itu, PC PMII Surabaya bersikap tegas.

“Begini, yang kami khawatirkan adalah perbedaan sudut pandangan di masyarakat tentang KAMI, yang berujung perpecahan bangsa. Terlebih, saat ini pandemi masih belum juga hilang dari negeri ini,” kata Haqqi, Minggu (20/9/2020).

Keinginan PC PMII Surabaya tersebut tidaklah mulus. Haqqi sangat menyayangkan tersebarnya file proposal di media sosial yang ramai diperbincangkan. File yang dalam bentuk Pdf tersebut hanya diperuntukkan untuk internal PC PMII Surabaya, malah dijadikan meme oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Diskusi publik itu belum terealisasi, kita masih menggalang dana. Proposalnya pun belum sempat dicetak, makanya saya kaget ketika proposal di video viral sudah berupa cetakan,” jelasnya.

Kemudian, Haqqi menjelaskan terkait surat yang masuk ke Polrestabes Surabaya, hal tersebut merupakan bentuk responsif PC PMII Surabaya karena sudah ada kepastian undangan tentang dideklarasikanya KAMI di Gedung Museum NU pada 16 September 2020.

“Kalau kemudian kita menunggu diskusi publik itu kan masih belum terealisasi, sedangkan deklarasi KAMI di Surabaya sudah didepan mata. Dengan begitu, PC PMII Surabaya merespon itu, kita langsung berstatemen menolak dan memasukkan surat izin aksi Hari Senin untuk antisipasi semisal hari rabu benar-benar dideklarasikan KAMI di tempat tersebut,” ujarnya.

Lanjut Haqqi, PC PMII Surabaya mencoba mengkonfirmasi kebenaran penundaan waktu deklarasi KAMI kepada Polrestabes Surabaya dan hal tersebut dibenarkan.

“Kita konfirmasi ke Polrestabes apakah benar pihak KAMI tidak melaksanakan aksinya, terus dikirimlah pemberitahuan itu yang berupa pamflet akan diundurnya deklarasi KAMI itu. Hari Rabu kita tidak jadi aksi wong deklarasinya tidak jadi, tapi setidaknya ketika kita berstatemen dan memberikan surat masuk ke Polrestabes itu menjadi attention atau perhatian panitia penyelenggara deklarasi KAMI, sehingga KAMI nggak jadi deklarasi di Surabaya seperti itu,” imbuhnya.

Dia juga menjelaskan terkait pencatutan nama 16 komisariat PMII Cabang Surabaya yang ikut dalam pusaran konflik yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Untuk surat yang mencantumkan 16 komisariat, kata Haqqi, itu memang format yang biasa dipakai saat mengadakan kegiatan.

Atas nama PC PMII Surabaya, Haqqi meminta maaf kepada komisariat PMII se-Surabaya perihal kegaduhan yang juga mencatut nama komisariat-komisariat PMII se-Surabaya, sehingga menjadi bahan perbincangan di media sosial. “Jika kemudian gerakan itu digoreng pihak KAMI dan mencederai nama baik Komisariat PMII se-Surabaya, saya atas nama pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” pungkasnya. [tok/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar