Politik Pemerintahan

PMII Ancam Turunkan Massa Jika GTRA dan Perda RDTR Diabaikan

Jember (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak agar Komisi A DPRD Jember, Jawa Timur, memperjuangkan pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) dan Peraturan Daerah Renca Detail Tata Ruang. Mereka mengancam akan mengerahkan massa besar jika tuntutan ini diabaikan.

Ronny Ardiansyah, aktivis PMII, mendesak DPRD Jember dalam waktu sepekan untuk melayangkan surat kepada Bupati Faida. “Bagaimana caranya kita ada forum bersama antara eksekutif, Kepala BPN dan bupati, dengan beberapa stakeholder lain seperti PMII dan kelompok sosial yang lain untuk menyuarakan GTRA dan Perda RDTR,” katanya, Kamis (3/10/2019).

Ronny mengingatkan, GTRA dan Perda RDTR jadi amanat undang-undang. “RDTR sudah tercantum dalam Perda RPJMD (Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Nomor 1 Tahun 2016 dan itu harus dilaksanakan bupati. Pembangunan di Jember tidak terarah hingga hari ini. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) mandul, tidak ada peraturan operasionalisasi, akhirnya pembangunan di Jember kacau,” katanya.

Sementara itu, lanjut Ronny, GTRA adalah amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. “Ini harus dilaksanakan mulai tataran nasional hingga daerah,” katanya.

Ketua Komisi A Tabroni Ayudya mengatakan, dua tuntutan itu merupakan ranah eksekutif. “Surat keputusan GTRA dari bupati. Perda RDTR juga dari eksekutif. Dari sana semua. Kami akan mendorong eksekutif agar segera membentuk GTRA dan menyampaikan Perda RDTR. Pimpinan DPRD Jember akan segera bersurat kepada eksekutif,” katanya.

Alat kelengkapan Dewan baru terbentuk. “Jadi kami belum berkomunikasi. Setelah ini kami akan lapor ke pimpinan. Apa yang dibawa kawan-kawan PMII adalah aspirasi rakyat yang sudah lama jadi persoalan di Jember,” kata Tabroni. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar