Politik Pemerintahan

Plt Bupati Jember Siap Dilaknat Tuhan Jika Berniat Zalimi ASN

Jember (beritajatim.com) – Abdul Muqiet Arief, Wakil Bupati yang juga Pelaksana Tugas Bupati Jember, memastikan bahwa proses pengembalian 366 orang pejabat eselon II, III, dan IV pada posisi sebelum 3 Januari 2018 tidak dimaksudkan untuk menyakiti siapapun.

“Apabila ada yang mengatakan bahwa saya pribadi menyakiti teman-teman ASN (Aparatur Sipil Negara), menzalimi teman-teman ASN, saya sebagai insan yang beragama, sebagai seorang muslim: demi Allah, kalau saya akan mencelakakan, berniat menyakiti dan menzalimi teman-teman ASN, satu orang sekalipun, semoga saya dilaknat Allah SWT,” kata Muqiet, saat memberikan sambutan dalam upacara proses pengembalian jabatan, di di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020).

Tepuk tangan dari hadirin bergema saat mendengar sumpah Muqiet tersebut. “Semua kami lakukan semata-mata karena tugas yang dibebankan kepada kami,” katanya.

Pengembalian jabatan itu merupakan konsekuensi dari surat Mendagri Tito Karnavian bernomor 700/12429/SJ mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus. Surat itu ditembuskan kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Jember. Dari pemeriksaan khusus tersebut ditemukan adanya delapan regulasi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan mendagri yang dilanggar.

Tanggal 10 Desember 2019, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan melalui perintah secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan tiga hal yang ada dalam surat rekomendasi Mendagri tertanggal 11 November 2019 tersebut.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Sebelum melaksanakan surat mendagri tersebut, Pemkab Jember melakukan cek silang data yang dimiliki dengan data milik Pemerintah Provinsi Jatim dan Kementerian Dalam Negeri.

“Membutuhkan waktu yang lama. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Dari 385 nama, hanya 367 orang (yang dikembalikan ke jabatan awal), dikarenakan ada satu orang wafat dan lima orang yang data ganda, empat orang pejabat inspektorat yang masih harus menunggu rekom gubernur Jatim, dan delapan yang sudah mendapat persetujuan daro Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan pusat,” kata Muqiet.

Setelah melaksanakan perintah rekomendasi mendagri, Pemkab Jember sudah menyurati kementerian untuk membuat KSOTK 2020. “Apabila itu turun, kami akan mengajukan surat lagi ke Kemendagri untuk minta izin tertulis pengisian jabatan-jabatan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin pada saatnya nanti ketika pengisian jabatan, akan memberikan yang terbaik,” kata Muqiet.

Muqiet juga berjanji akan berupaya mencari solusi, jika ada pejabat yang turun eselon karena kembalinya pemerintah daerah pada aturan KSOTK 2016. “Kami akan upayakan bisa teratasi dan kami promosikan pada eselon asal. Insya Allah saya pribadi akan membawa usulan data-data itu untuk menghadap Kementerian Dalam Negeri,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar