Politik Pemerintahan

Plt Bupati Jember Minta Izin Mendagri Lagi, untuk Apa?

Jember (beritajatim.com) – Setelah berhasil menjalankan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengembalikan ratusan pejabat ke posisi sebelum 3 Januari 2018, Pelaksana Tugas Bupati Jember Abdul Muqiet Arief mengambil langkah cepat berikutnya.

“Kami sudah mengajukan izin kepada Menteri Dalam Negeri untuk sebisanya membuat KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) 2020. Insya Allah hari-hari ini mungkin segera turun izinnya,” kata pria yang juga Wakil Bupati Jember, Jawa Timur, Jumat (13/11/2020).

“Selain itu, pada saatnya nanti kami akan kebut pengisiannya (posisi jabatan, red). Ini juga memerlukan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” kata Muqiet. Sementara itu, untuk 13 jabatan kosong saat ini akan dijabat pelaksana tugas.

Sebanyak 366 orang pejabat eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengikuti proses pengembalian jabatan pada posisi sebelum 3 Januari 2018, di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020). Muqiet memimpin langsung prosesi itu sebagai bagian dari kepatuhan terhadap pemerintah pusat.

Muqiet berharap semua kepala organisasi perangkat daerah yang kembali ke jabatan sebelum 3 Januari 2018 agar bekerja sebaik-baiknya dan tetap bersemangat, sembari menanti penerapan KSOTK 2020.

“Amanah dari Kementerian Dalam Negeri harus kembali pada KSOTK 2016, dan itu sudah kami laksanakan,” katanya.

Mendagri Tito Karnavian menerbitkan surat bernomor 700/12429/SJ mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus yang ditembuskan kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Jember pada 11 November 2019. Dari pemeriksaan khusus, ditemukan adanya delapan regulasi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan mendagri yang dilanggar.

Tanggal 10 Desember 2019, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menindaklanjuti surat itu melalui perintah secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Jember agar melaksanakan tiga hal yang ada dalam surat rekomendasi Mendagri tertanggal 11 November 2019 tersebut.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar