Politik Pemerintahan

Plt Bupati Jember Minta ASN Waspadai Janji Jabatan

Jember (beritajatim.com) – Abdul Muqiet Arief, Wakil Bupati dan Pelaksana Tugas Bupati Jember, Jawa Timur, akan berupaya mencari solusi, jika ada pejabat yang turun eselon karena kembalinya pemerintah daerah ke aturan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) 2016 sebagaimana rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

“Kami akan upayakan bisa teratasi dan kami promosikan pada eselon asal. Insya Allah saya pribadi akan membawa usulan data-data itu untuk menghadap Kementerian Dalam Negeri,” kata Muqiet, saat memberikan sambutan dalam upacara proses pengembalian jabatan, di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020).

Muqiet berharap tak ada pihak yang mengambil kesempatan dalam situasi saat ini. “Apabila ada orang yang menjanjikan sesuatu dan kemudian menjanjikan akan diposisikan (pada jabatan tertentu), pastilah itu tidak benar. Saya akan mengambil kebijakan sebagai pelaksana tugas bupati sesuai peraturan yang ada,” katanya.

Sebanyak 366 orang pejabat eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengikuti proses pengembalian jabatan pada posisi sebelum 3 Januari 2018, di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember). Muqiet memimpin langsung prosesi itu sebagai bagian dari kepatuhan terhadap pemerintah pusat.

Pengembalian jabatan itu merupakan konsekuensi dari surat Mendagri Tito Karnavian bernomor 700/12429/SJ mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus. Surat itu ditembuskan kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Jember. Dari pemeriksaan khusus tersebut ditemukan adanya delapan regulasi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan mendagri yang dilanggar.

Tanggal 10 Desember 2019, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan melalui perintah secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan tiga hal yang ada dalam surat rekomendasi Mendagri tertanggal 11 November 2019 tersebut.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar