Politik Pemerintahan

Plt Bupati Jember: Kami Sepakat yang Lalu Biarlah Berlalu

Pelaksana Tugas Bupati Jember Abdul Muqiet Arief (kiri) dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jember Abdul Muqiet Arief meminta masukan dari pimpinan DPRD mengenai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

“Kami usahakan keduanya (dibahas). Kami sudah sepakat untuk kembali kepada prosedur. Jangan sampai ada prosedur yang dilangkahi (dalam pembahasan RAPBD). Rangkaian-rangkaian itu kami laksanakan sesuai prosedur, agar nanti ketika sudah selesai tidak ada masalah,” kata Muqiet, usai pertemuan dengan pimpinan DPRD Jember di gedung parlemen, Senin (28/9/2020).

Kesepakatan untuk kembali pada prosedur ini memecah kebuntuan yang terjadi, menyusul adanya perbedaan cara pandang antara DPRD Jember dengan Bupati Faida tempo hari. Parlemen menilai Bupati Faida melompati prosedur tahapan pembahasan RAPBD 2021. Sementara Bupati Faida bersikukuh sudah sesuai prosedur. “(Perbedaan pandangan) sudah selesai, dan kami sepakat yang berlalu biarlah berlalu,” kata Muqiet.

Muqiet menilai pertemuan tersebut adalah penjajakan. “Saya minta masukan dari jajaran pimpinan Dewan tentang apa-apa yang perlu kami akomodasi. Kemudian dari masukan-masukan itu akan jadi masukan bagi kami di eskekutif untuk secepatnya melakukan langkah-langkah,” katanya.

Muqiet sudah menyepakati sejumlah hal dengan pimpinan DPRD Jember. Isi kesepakatan tersebut adalah:
1. Menindaklanjut rekomendasi Surat Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 November 2019.

2. Melaksanakan pembahasan Rancangan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2O2O

3. Melaksanakan pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Proritas Anggaran Sementara) APBD Tahun Anggaran 2021 dilanjutkan dengan Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

4. Mengefektifkan komunikasi Plt Bupati Jember dan pimpinan DPRD Kabupaten Jember dalam pelaksanaan forum-forum kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

5. Mengembalikan peran, fungsi dan DPRD Kabupaten Jember sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Mengedepankan peran Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam upaya penyelesaian permasalahan di Kabupaten Jember. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar