Politik Pemerintahan

Plt Bupati Jember: Kalau Surat Mendagri Tak Dilaksanakan, APBD Tersendat

Jember (beritajatim.com) – Kembalinya penerapan aturan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) 2016, sebagaimana dikehendaki Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam surat tertanggal 11 November 2019, merupakan kunci pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Hal ini dikemukakan Abdul Muqiet Arief, Wakil Bupati dan Pelaksana Tugas Bupati Jember, saat memberikan sambutan dalam upacara proses pengembalian jabatan, di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020).

“Mengapa KSOTK 2016 sangat penting? Menurut arahan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini sangat penting karena terkait pembahasan APBD. Ketika kita tidak menyelesaikan persoalan KSOTK, maka APBD tidak bisa kita inisiasi,” kata Muqiet.

“Ketika (perintah pengembalian) KSOTK tidak dilaksanakan, APBD tersendat. Padahal APBD bukan hanya kebutuhan para ASN, tapi kebutuhan masyarakat Jember yang kita cintai. Kami sangat berharap agenda-agenda ke depan bisa berjalan sesuai harapan,” kata Muqiet.

“Ini juga terkait dengan kuota pengadaan calon pegawai negeri sipil yang sudah kita alami pada 2019 dan 2020. Persoalan ini juga terkait pengembangan karir para ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Kecamatan Silo ini.

Menurut Muqiet, cepat atau lambat persoalan ini harus diselesaikan. “Semakin lama diselesaikan, akan semakin sulit mengurai. Ini saja baru satu tahun kita sudah merasakan betapa tumpang tindihnya dan betapa sangat ruwetnya. Seandainya saya tidak ditugasi Inspektorat Jenderal, mungkin saya memilih akan melakukan hal-hal lain saja sesuai tugas-tugas kami,” katanya.

Mendagri Tito Karnavian menerbitkan surat bernomor 700/12429/SJ mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus yang ditembuskan kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Jember pada 11 November 2019. Dari pemeriksaan khusus, ditemukan adanya delapan regulasi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan mendagri yang dilanggar.

Tanggal 10 Desember 2019, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menindaklanjuti surat itu melalui perintah secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Jember agar melaksanakan tiga hal yang ada dalam surat rekomendasi Mendagri tertanggal 11 November 2019 tersebut.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Perintah itu baru bisa dilaksanakan setahun kemudian. Sebanyak 366 orang pejabat eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengikuti proses pengembalian jabatan pada posisi sebelum 3 Januari 2018, di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020). Muqiet memimpin langsung prosesi itu sebagai bagian dari kepatuhan terhadap pemerintah pusat. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar