Politik Pemerintahan

Plt Bupati Jember Kaji Lagi Program Satu Desa Satu Dosen

Abdul Muqiet Arief

Jember (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief akan mengkaji lagi program pendampingan satu desa satu dosen yang baru diluncurkan pada 1 Oktober 2020. Dalam program itu, Pemkab Jember bekerjasama dengan Universitas Jember.

Program ini mendapat sorotan karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, setelah Muqiet memutuskan melakukan ‘cut-off’ atau penghentian sementara pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020, kecuali untuk program yang wajib, mendesak, dan mengikat. “Kami akan kaji di internal dulu,” katanya, Senin (5/10/2020).

Berdasarkan siaran pers Universitas Jember, 1 Oktober lalu, program SDSD ini pada tahap awal akan dilaksanakan di 100 desa. Dalam laporannya, Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Edi Budi Susilo menyampaikan, pendampingan oleh dosen Universitas Jember akan berjalan hingga akhir tahun ini. Bentuk pendampingan bisa berupa pendidikan, pelatihan, dalam rangka mengembangkan potensi desa, termasuk aplikasi teknologi tepat guna dan penerapan hasil penelitian dosen.

Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, pemerintah pusat menginstruksikan kepada seluruh jajaran bawah agar membelanjakan anggaran untuk kegiatan yang mendesak dan mengikat, terutama untuk penanganan Covid-19. “Kami melihat kegiatan SDSD itu tidak wajib dan mengikat. Ini program 22 janji kerja Bupati (Faida) yang baru dilaksanakan hari ini,” katanya.

David punya alasan menyebut program SDSD tidak wajib dan mengikat. “Meskipun (warga desa) tidak diajari dosen, satu desa satu dosen, Jember tidak akan kiamat, dan tidak akan menyembuhkan Covid. Justru dengan mengumpulkan masyarakat, bisa jadi itu menambah klaster baru,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar