Politik Pemerintahan

Plt Bupati Jember Jamin Tindaklanjuti Teguran Mendagri Soal ASN Tak Netral

Jember (beritajatim.com) – Abdul Muqiet Arief, Pelaksana Tugas Bupati Jember, Jawa Timur siap menindaklanjuti teguran dari Kementerian Dalam Negeri terkait sanksi terhadap oknum aparatur sipil negara yang melanggar aturan netralitas dalam pemilihan kepala daerah.

“Saya pasti tindaklanjuti. Ada tiga camat (yang direkomendasikan mendapat sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara), yakni Camat Tanggul, Camat Pakusari, dan Camat Sumberjambe,” kata Muqiet kepada beritajatim.com, Selasa (3/11/2020).

Muqiet akan secepatnya bertindak. “Sudah ada atensi khusus dari KASN kepada kami agar segera ditindaklanjuti,” katanya.

Sebagaimana dilansir situs berita Kantor Berita Nasional Antara, hingga 26 Oktober 2020, ada 131 rekomendasi KASN kepada 67 pemerintah daerah yang belum ditindaklanjuti. Sepuluh pemerintah provinsi belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemerintah kabupaten belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan pemerintah kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Para kepala daerah itu kemudian ditegur Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Empat orang di antaranya adalah kepala daerah di Jawa Timur, yakni Gubernur, Bupati Jember, Bupati Sidoarjo, dan Wali Kota Surabaya.

Kastorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri mengatakan, KASN sudah menerbitkan rekomendasi sanksi terhadap aparatur sipil negara yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah.

“Rekomendasi KASN dalam Surat Keputusan Bersama (SKB Kemendagri, KASN, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Pengawas Pemilu) harus ditindaklajuti pejabat pembina kepegawaian (PPK): kalau di tingkat provinsi gubernur, kalau di kabupaten adalah bupati, dan kalau di kotamadya adalah wali kota,” kata Sinaga, via telepon kepada beritajatim.com, Senin (2/11/2020).

Rekomendasi KASN ini juga ditembuskan kepada Mendagri. “Dalam tempo sepuluh hari, rekomendasi itu harus dilaksanakan PPK,” kata Sinaga. Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal mengingatkan agar kepala daerah segera melaksanakan rekomendasi KASN itu secara tepat waktu.

Bagaimana jika kepala daerah tak melaksanakan rekomendasi KASN ini? “Kalau tidak ditindaklanjuti, KASN bisa merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi. Kami tidak mau itu,” kata Sinaga.

“Ketika rekomendasi itu dikirimkan dan kopinya diserahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara), BKN memblokir data administrasi ASN tersebut di aplikasi sistem pelayanan administrasi aparatur sipil negara,” katanya.

Menurut Sinaga, setelah diblokir, seorang ASN tak memiliki akses ke aplikasi sistem pelayanan administrasi aparatur sipil negara. “Misalnya pengajuan kenaikan pangkat dan hak-hak Anda sebagau ASN diblokir. Itu perintah undang-undang, perintah SKB (Surat Keputusan Bersama Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu RI). (Soal berapa lama masa pemblokiran) itu ranah BKN,” katanya.

Sinaga mengatakan, KASN tak akan sembarangan dalam merekomendasikan sanksi buat aparatur sipil negara yang terbukti tidak netral dalam pemilihan kepala daerah. “Secara prosedural, sebelum KASN menjatuhkan sanksi, tentu mereka sudah memverifikasi bukti-buktinya. Tidak asal-asalan dong. Bagaimana mau asal-asalan wong nasib orang kok,” katanya.

Menurut Sinaga, ada tiga kategori pelanggaran, yakni ringan, sedang, dan berat. “Sanksi hukumannya pun ada moral dan disiplin. Nah ini semua perintah undang-undang agar (ASN) berintegritas dalam penyelenggaraan pilkada. Kedua, para ASN kita harus patuh terhadap undang-undang manajemen ASN dan administrasi pemerintahan yang mengatur tentang disiplin, kode etik, kode perilaku,” katanya.

“Di sana sudah jelas, bahwa ASN harus netral dalam pilkada. Di situ juga perilaku-perilaku yang dilarang jelas. Misalkan ASN tidak boleh menjadi tim sukses seorang pasangan calon. Kedua, ASN tidak bisa menjadi juru kampanye atau anggota partai politik. ASN juga tidak bisa menggunakan fasilitasnya untuk memenangkan seseorang. Itu semua tidak ada yang abu-abu,” kata Sinaga.

“Bukti-bukti pelanggaran itu dikumpulkan Bawaslu dan oleh KASN diverifikasi. Setelah memverifikasi, digolongkanlah pelanggaran itu,” kata Sinaga. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar