Politik Pemerintahan

PLN Beri Kelonggaran pada Manajemen Hotel GDK Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bojonegoro masih memberikan kelonggaran kepada manajemen hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) Bojonegoro untuk pembayaran tunggakan pemakaian listrik.

Namun, jika tunggakan dari pemakaian sejak November 2020 tersebut belum dibayar hingga Februari 2021 maka pihak PLN akan membongkar jaringan listrik di hotel yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bojonegoro itu.

“Hingga Februari 2021 jika tidak dibayarkan, maka akan dibongkar,” ujar Manajer Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Bojonegoro Choirul Hidajat Tri Widodo, Rabu (27/1/2021).

Meski begitu, pihaknya berharap bahwa tunggakan tersebut bisa segera terbayar. Karena, jika melakukan pemasangan jaringan listrik baru akan memakan biaya yang lebih besar. Sejauh ini, lanjut dia, pihak PLN mengaku kesulitan menjalin komunikasi dengan manajemen hotel.

“Menurut kami lebih efektif kalau dilunasi, karena jika memasang jaringan baru akan lebih mahal. Tapi itu tergantung manajemen hotel sendiri,” jelasnya.

Hotel yang terletak di tengah kota itu diketahui sudah nunggak pembayaran pemakaian listrik sejak November 2020. Pada November 2020 jumlah tunggakan yang belum terbayar sebesar kurang lebih Rp15 juta belum termasuk denda.

Sementara dalam kesempatannya, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengungkapkan, terkait dengan permasalahan di hotel yang terletak dekat dengan komplek pemerintahan itu, sejauh ini terus mengalami kerugian selama empat tahun berturut-turut (2017-2020).

“Sejak 2019 Pemkab terus menyupport dan mendorong untuk tidak merugi, salah satunya melakukan MoU dengan Pertamina EP Asset 4 akan sewa dalam waktu tiga tahun untuk perkantoran. Namun, awal 2020 pandemi Covid-19 datang dan situasi semua berubah,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut dia, status aset tanah yang berdiri Hotel GDK itu proses tukar gulingnya belum selesai. “GDK aset tanahnya juga belum milik pemkab, yang tukar guling dengan PT POS (sejak saat berdiri sampai sekarang belum terselesaikan),” pungkasnya. [lus/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar