Politik Pemerintahan

Plh Bupati Luruskan Birokrasi Jember Sesuai Surat Gubernur

Hadi Sulistyo, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember

Jember (beritajatim.com) – Hadi Sulistyo, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember, Jawa Timur, akan menegaskan dan menyosialisasikan sosok sekretaris daerah kabupaten yang sah, dalam pertemuan dengan para pejabat aparatur sipil negara, Senin (22/2/2021).

“Nanti kami akan konsultasi masalah ini. Tentunya sudah kami bahas. Keputusannya hari Senin,” kata Hadi, usai bertemu pimpinan parlemen, di DPRD Jember, Kamis (18/2/2021).

Kenapa tidak diputuskan hari ini? “Tentunya saya ingin mendalami dulu. Tidak mungkin saya langsung memutuskan sesuatu, karena kami sebagai pelaksana harian, pejabat sementara. Kami tidak membuat kebijakan. Tapi saya akan meluruskan apa yang sudah diperintahkan gubernur sesuai surat gubernur,” kata Hadi.

Saat ini terjadi dualisme sekretaris daerah, antara Mirfano dan Achmad Imam Fauzi. Mirfano adalah sekretaris daerah definitif. Namun dia dijatuhi sanksi disiplin berat berupa pemberhentian jabatan dan penurunan pangkat oleh Bupati Faida. Pemberhentian jabatan Mirfano ini diikuti pengangkatan Fauzi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember, menjadi pelaksana harian sekda.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat tertanggal 15 Januari 2021 yang menyatakan bahwa kebijakan Bupati Faida tidak berwenang mengganti pejabat tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Ini dikarenakan Faida adalah salah satu pasangan calon pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan akan mengakhiri masa jabatan pada 17 Februari 2021.

Dengan memperhatikan pemberhentian sementara sekretaris daerah dan penunjukan pelaksana tugas tidak melalui persetujuan gubernur Jawa Timur, Khofifah menyatakan, keputusan Bupati Faida itu cacat prosedur. Pembebasan sementara Mirfano dari jabatan sekretaris daerah dan beberapa pejabat eselon II, III, IV untuk digantikan pelaksana tugas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Gubernur Khofifah di pengujung suratnya meminta Bupati Faida agar segera menghentikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat tersebut. Dia meminta agar kebijakan yang dibuat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Khofifah tidak menerbitkan surat pencabutan atau perintah pencabutan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan Faida. Hingga Faida lengser, surat keputusan pengangkatan Fauzi sebagai pelaksana harian sekda belum dicabut.

Sembari menunggu Senin, menurut Hadi, kegiatan birokrasi berjalan seperti apa adanya. “Sebelum ada ada keputusan saya hari Senin,” katanya. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar