Politik Pemerintahan

PKS Tolak Bahas LKPj Bupati Jember

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember tak hanya melakukan walkout saat sidang paripurna penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019 oleh Bupati Faida. Fraksi ini juga menolak membahas LKPj.

“Kami dari awal menolak pembahasan LKPj. Kami sudah keluar dari arena pembahasan. Itu sikap fraksi. Jadi sudah menarik diri dari panitia khusus, tidak mengirimkan orang di pansus. Kami menolak LKPj, berarti kan menolak ikut dalam pembahasan,” kata Ketua Fraksi PKS Nur Hasan, Kamis (30/4/2020) malam.

Dengan demikian, Fraksi PKS juga tak akan menyampaikan pandangan akhir terhadap LKPj bupati. “Kami sudah dari awal menolak pansus ini untuk mencari konsistensi keputusan DPRD Jember soal hasil rekomendasi panitia angket. Karena tidak ikut pembahasan, tidak ada pandangan akhir, karena dari awal kami sudah menolak pembahasan LKPj,” kata Nur Hasan.

Panitia angket telah menyampaikan lima rekomendasi untuk DPRD Jember dalam sidang paripurna, Jumat (20/3/2020). Pertama, meminta aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana khusus yang ditemukan oleh panitia hak angket. Dugaan tindak pidana khusus ini ada pada kegiatan proyek kontruksi maupun belanja tidak langsung terkait dengan hibah barang kepada masyarakat, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Kedua, meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Pemkab Jember, melibatkan organisasi perangkat daerah terkait dan semua pemangku kepentingan atas temuan panitia hak angket terhadap pengadaan barang dan jasa periode 2017 sampai sekarang.

Ketiga, panitia angket merekomendasikan agar semua penyedia barang dan jasa berbasis kontruksi rangka atap baja ringan menggunakan aplikator resmi bersertifikat. Keempat, memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember. Kelima, meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan panitia hak angket. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar