Politik Pemerintahan

PKS Setuju Interpelasi, Ketua Fraksi Curhat dalam Paripurna

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sejak awal menyetujui penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Jember, Jawa Timur. Namun sang ketua fraksi, Nurhasan, sering menjadi sasaran cemooh di media sosial karena tidak menandatangani pernyataan dukungan usulan interpelasi yang digalang Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam sidang paripurna penentuan hak interpelasi di gedung parlemen, Senin (23/12/2019), Nurhasan mengatakan, sejak dua bulan lalu dukungan digulirkan Fraksi PKS. “Ini tidak bisa diganggu gugat,” katanya.

“Kalau pun saya tidak tanda tangan (pernyataan dukungan interpelasi yang digalang Fraksi PDI Perjuangan), bukan berarti saya tidak menyepakati hak interpelasi,” kata Nurhasan. Dia mengaku ingin agar DPRD Jember memberikan prioritas terhadap pembahasan dan pengesahan lima rancangan peraturan daerah dan APBD 2020, tanpa mengesampingkan interpelasi.

Nurhasan mengaku ikhlas jadi bahan hujatan di media sosial gara-gara menjadi salah satu dari enam anggota DPRD Jember yang tidak menandatangani usulan interpelasi awalnya. “Fraksi kami sejak awal sepakat interpelasi jalan, tapi pembahasan lima raperda dan APBD juga berjalan. Jadi tolong dipahami: ada perbedaan sedikit, tapi substansinya sama yakni kami menyetujui interpelasi,” katanya.

Tidak selesainya pembahasan APBD 2020 membuat Fraksi PKS juga setuju dilakukan interpelasi. Selain PKS, ada enam fraksi lainnya yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Pandekar, yang setuju.

Pandangan umum penjelasan mengenai alasan penggunaan hak interpelasi disampaikan oleh Tabroni dari Fraksi PDI Perjuangan. Interpelasi dipicu oleh kebijakan Bupati Jember menerbitkan dan mengundangkan peraturan tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) 30 Organisasi Perangkat Daerah tanggal 3 Januari 2019.

“Ini merupakan kebijakan yang menjadi pondasi bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jember dan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Jember sehingga merupakan kebijakan yang sangat penting, strategis dan memiliki dampak yang meluas kepada seluruh sendi-sendi Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Tabroni. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar