Politik Pemerintahan

PKS Jatim: Masyarakat Jangan Diberi Pilihan Mati Akibat Covid-19 atau Kelaparan!

Surabaya (beritajatim.com) – DPW PKS Jatim meminta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim meningkatkan upaya penanganan Covid-19 di masa transisi. Hingga saat ini, jumlah kasus positif Covid-19 masih terus bertambah hampir di semua kabupaten/kota Jatim, utamanya wilayah Surabaya Raya.

Irwan Setiawan, Ketua Umum DPW PKS Jatim menyampaikan keprihatinannya atas terus meningkatnya kurva pandemi Covid-19 di Jatim, hingga mencapai yang tertinggi di Indonesia.

“Ini peringatan keras kepada kita semua. Pemerintah Provinsi harus mengerahkan segala daya upaya untuk memimpin semua stakeholder dan masyarakat agar di masa transisi ini bisa terjadi kelandaian kurva pandemi,” ujarnya saat ditemui usai Rapat daring bersama pengurus DPW PKS.

Kang Irwan, panggilan akrabnya, menyebutkan setidaknya dua kunci utama agar terjadi kelandaian kurva. Pertama, disiplin dalam pemberlakuan protokol kesehatan.

“Di masa transisi ini harus lebih ketat. Lakukan komunikasi dan sanksi yang jelas. Semua orang wajib memakai masker. Yang tidak memakai langsung diberikan sanksi. Agar ada efek jera. Ini untuk melindungi masyarakat. Semua pelaku ekonomi juga harus diberikan sanksi, jika tidak melaksanakan protokol. Anda boleh buka usaha, tapi jika tidak patuh, ditutup lagi. Sesederhana itu. Toh tidak berat juga melaksanakan protokol kesehatan ini. Hanya butuh kedisiplinan. Di sinilah sesungguhnya esensi new normal itu,” terang Irwan

Kunci kedua, imbuhnya, adalah kesiapan fasilitas kesehatan dalam menerima pasien Covid-19, baik PDP maupun pasien terkonfirmasi.

“Sekarang hampir semua Rumah Sakit di Surabaya punya pasien Covid-19 atau PDP. Bagaimana dukungan kepada mereka. APD, biaya operasional, koordinasi harian, harus disupport pemprov dan setiap hari dipantau. Jangan sampai kekurangan logistik. Dan, jangan sampai kebutuhan tenaga kesehatan tidak terpenuhi lalu mengakibatkan gugurnya mereka,” tegas Irwan.

Irwan menyayangkan banyaknya warga terpapar Covid-19 yang masuk RS dalam kondisi sudah parah. “Karena katanya RS penuh. Sehingga, mereka isolasi di rumah. Padahal kalau sudah parah baru masuk RS, maka kemungkinan sembuhnya malah lebih kecil,” tuturnya.

Jika dua kunci ini dilaksanakan, tambahnya, maka situasi pandemi akan lebih teratasi. “Masa transisi ini kan tujuannya turunnya pertambahan angka terpapar, dan naiknya kesembuhan pasien. Kalau dua hal ini tercapai, maka pandemi sudah lebih terkendali. Barulah setelah itu kita bisa masuk masa normal baru,” ungkap mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini.

Irwan berharap pemprov tidak begitu saja menyerahkan pengendalian pandemi kepada pemkab dan pemkot, terutama di Surabaya Raya yang angka positif covid-19 memberikan kontribusi 70 persen lebih.

“Pandemi Covid-19 ini kan bencana nasional. Aturannya mengikuti pusat. Dan, pemprov adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Maka, harus intervensi. Sebab banyak hal yang tidak dimiliki kewenangannya oleh pemerintah kabupaten/kota. Misalnya soal transportasi bandara, pelabuhan, kereta api. Siapa yang berwenang? Juga soal industri dan tenaga kerja. Siapa yang berwenang. Pemprov sebagai wakil pemerintah pusat, intervensinya harus nyata di lapangan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Irwan juga mengajak seluruh pengurus, kader, dan masyarakat untuk bahu membahu dengan menjaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar taat pada seluruh protokol Covid-19. “Dengan demikian kita sudah sangat membantu upaya pengurangan pandemi,” ujarnya.

Mengenai situasi masyarakat Jatim, Irwan menilai bahwa warga sebetulnya patuh dan bisa diarahkan. “Tinggal bagaimana pemprov dan pemkab/pemkot memberikan edukasi yang disertai support langsung. Lalu ada penegakan sanksi yang adil. Soal pemakaian masker misalnya. Bagikan maskernya. Suruh pakai jika keluar rumah. Dan, ada sanksi yang mendidik jika tidak digunakan. Itu kan sederhana. Namun butuh teladan dan konsistensi,” katanya.

“Jangan masyarakat dihadapkan pada simalakama. Mau mati karena wabah atau mati karena tidak bisa makan. Tugas pemerintah menjaga agar warga terhindar dari keduanya. Karena itu mesti dibimbing. Jangan dilepaskan. Bansos diteruskan sambil perlahan-lahan roda ekonomi digeliatkan kembali. Tetapi protokol kesehatan secara disiplin diterapkan. Kalau ini berhasil, baru kita bisa masuk masa normal baru,” pungkas Irwan. (tok/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar