Politik Pemerintahan

PKS: Anggota Baru DPRD Jember Harus Ngebut

Jember (beritajatim.com) – Anggota DPRD Jember, Jawa Timur, periode 2019-2024 harus tancap gas. Ada sejumlah agenda yang harus diselesaikan sebelum tutup kalender 2019.

“Jadi bisa meningkatkan kinerja, harus lebih baik. Pekerjaan rumah yang sangat mendesak adalah peraturan daerah soal penyertaan modal Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan yang harus segera dituntaskan,” kata legislator petahana dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nur Hasan.

Nur Hasan berharap gagalnya penganggaran penyertaan modal PDP pada Perubahan APBD 2019 karena ketiadaan perda tidak terulang pada APBD 2020. “Ini yang sangat urgen dan juga ada perda-perda lain yang harus jadi perhatian semua pihak. Tidak hanya Dewan. Jadi sepertinya yang disudutkan hanya Dewan. Padahal tidak bisa hanya satu sisi. Eksekutif dan legislatif ayo bekerja bersama untuk menyukseskan itu,” katanya.

Perda lain yang menjadi tugas Dewan untuk didesakkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember adalah terkait rencana detail tata ruang (RDTR). “Saya beberapa kali mengusulkan perda perlindungan lahan pertanian produktif semua terbentur belum adanya Perda RDTR. Kita lihat tanah produktif beralih fungsi jadi mall dan perumahan. Ini miris, kalau tidak segera kita atur akan tidak karua-karuan,” kata Nur Hasan.

Nur Hasan menyebut Perda RDTR adalah kunci pembangunan di Jember. Namun sejak awal dilantik hingga saat ini, Bupati Faida belum mengajukannya ke Dewan. “Ini kami tunggu,” katanya.

Pemerintah daerah tak bisa hanya bergantung pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. “RTRW global saja. Banyam diakali pengusaha yang ujug-ujug menciptakan tanah produktif menjadi mall perumahan. Semoga 2020 ini menjadi kado istimewa bupati: Perda RDTR, sehingga ke depannya enak,” kata Nur Hasan. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar