Politik Pemerintahan

PKL GOR Sidoarjo Demo DPRD

Sidoarjo (beritajatim.com) – Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di kawasan Gelora Delta Sidoarjo melakukan aksi di depan kantor DPRD Sidoarjo Jalan Sultan Agung Sidoarjo, Selasa (7/1/2020).

Dalam aksinya, ratusan PKL ini membawa sejumlah poster berisi tulisan hujatan dan kecaman. Diantaranya, Ojo Kakean Aturan, PKL Perlu Dibina Bukan Dibinasakan, Penutupan Pintu GOR Menghancurkan Usaha Kami, Mana Janji Untuk Kami PKL GOR, Jangan Kebiri Usaha Kami PKL GOR, dan Keluarga Kami Butuh Hidup.

Mereka menuntut pintu masuk ke kawasan sekeliling GOR berjumlah empat pintu, dibuka semuanya. Sejak tahun 2020 pintu masuk ke area tersebut hanya satu saja, yakni pintu utama sisi selatan.

Para PKL mengaku semenjak penutupan 3 pintu selain pintu utama menyebabkan pendapatan PKL menurun. Apalagi, ada pembatasan jam malam dalam usaha kuliner itu.

“Hampir 75 persen PKL yang jualan di GOR itu sebagai penunjang hidup utama,” kata Korlap Aksi, Sumi Harsono di sela-sela aksinya.

Sumi menambahkan, ada 5 tuntutan PKL dalam aksinya kali ini. Diantaranya, pintu gerbang utama yang selama ini menjadi akses utama dibuka kembali karena berdampak pada pendapatan PKL.

Mereka juga menuntut penerapan pembatasan waktu operasional pukul 02.00 WIB karena ramainya jam pembeli, terkait soal even berbau komersial tetap diperbolehkan berjualan, minta adanya kerjasama penataan dan pembinaan, serta hapus campur tangan oknum yang mengintimidasi PKL.

“Kami harap perhatian pemerintah. Karena kami mencari makan bukan korupsi. Kami siap ditata rapi. Kami menilai antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bersinergi hingga PKL tak tertata baik. Karena ratusan PKL ini dari alun-alun Sidoarjo,” imbuhnya.

Sementara rombongan perwakilan PKL diterima anggota dan pimpinan Komisi A dan Komisi D DPRD Sidoarjo. Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi menegaskan tidak ada yang melarang PKL berjualan. Akan tetapi soal masalah sosial yang ada harus diperhatikan semua pihak.

“Kami minta ada stabilitas keamanan dan adanya kafe-kafe di GOR harus menjamin keamanan dan ketertibannya,” jelas Subandi.

Sementara Kepala Disporapar Pemkab Sidoarjo, Joko Supriyadi penertiban jam dan pintu yang dibuka itu agar kawasan GOR tetap bersih. Apalagi, saat ini kawasan GOR sudah direvitalisasi mengeluarkan anggaran lebih dari Rp 6,3 miliar.

“Sebenarnya kami dan PKL sebagai mitra. Makanya itu mari disepakati dari 4 pintu yang ada di GOR pintu mana yang harus dibuka dan ditutup. Karena kami uji coba dengan membuka hanya pintu A karena jalannya dua jalur,” tandasnya. (isa/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar