Politik Pemerintahan

PKH Beralih Non Tunai, Lansia di Mojokerto Kesulitan Dalam Pencairan

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah pusat menetapkan mekanisme pencairan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), dilakukan secara non tunai sejak tahun 2017. Banyak KPM terutama lanjut usia (lansia) yang tidak paham menggunakan ATM.

Ketua PKH Dusun/Desa/Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Rohmawati (32)┬ámengatakan, PKH cair setiap tiga bulan sekali. “Saat ini, pencairannya non tunai. Rata-rata lansia yang tidak bisa mengambil,” ungkapnya, Jumat (31/5/2019).

Masih kata Rohma, pasalnya untuk mengambil PKH non tunai dengan menggunakan kartu ATM ada pasword. Kadang KPM PKH tidak hafal atau pasword hilang, sementara cara mengambil uang non tunai di media Anjungan Tunai Mandiri (ATM) mereka tidak bisa.

“Kadang kita sebagai ketua dimintai tolong untuk mengambil. Mereka tidak bisa, pasword lupa atau catatan pasword hilang menjadi kendala. Sebelumnya di kasih buku panduan langkah-langkah mengambil uang di ATM, disitu ada catatan pasword terus hilang. Mereka tidak hafal,” katanya.

Rohma menceritakan, ia pernah mendaptkan keluhan dari PKM PKH yang kehilangan uang sebelum uang tersebut diambil. Saat pihak PKM PKH mengecek ke pihak Bank Negara Indonesia (BNI) dan di print, ada bukti pengambilan.

“Saat diurus ke pihak BNI, uang bisa kembali tapi dua minggu kemudian. Tidak tahu kok bisa begitu tapi kebanyakan yang bermasalah lansia karena mereka tidak bisa menggunakan ATM dan lupa pasword sehingga harus dibantu dalam pencairannya,” ujarnya.

Rohma menambahkan, dari pencairan tiap tiga bulan sekali tersebut juga ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Yakni sebesar Rp110 ribu tiap bulan yang bisa dibelikan beras dan telur. Pembelanjaannya dilakukan di Agen, di Kecamatan Trowulan ada tujuh Agen.

“Untuk yang punya anak sekolah SD menerima Rp225 ribu, SMP Rp325 ribu, SMA Rp500 ribu, balita dan lansia Rp600 ribu. Di Dusun Trowulan ada 41 penerima. Banyak KPM PKH yang tidak tepat sasaran, sudah kaya tapi masih menerima. Kita berharap ada pengecatan di rumah KPM PKH sehingga tahu siapa saja penerimanya,” katanya.

Menurutnya, pendamping dan Ketua PKH yang ada di tingkat dusun tidak bisa mengajukan calon penerima. Yang bisa mengajukan yakni perangkat desa sehingga tidak bisa mencabut jika KpM PKH sadar jika mampu dan mengundurkan diri sendiri.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar