Politik Pemerintahan

PKD Kabupaten Kediri Keberatan Alokasi Dana Desa Dipangkas

Kediri (beritajatim.com) – Puluhan Kepala Desa di Kabupaten Kediri yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) keberatan dengan kebijakan pengurangan alokasi dana desa sebesar 9-16 persen hingga Desember mendatang. Menurut mereka pemangkasan postur anggaran tersebut berpengaruh besar terhadap keberlangsungan pemerintahan desa.

Abdul Kamid Sekertaris Paguyuban Kepala Desa di Kabupaten Kediri mengatakan bahwa pengurangan sebesar 9 hingga 16 persen ini membuat operasional desa terganggu.

“Kalau ini sampai terjadi maka ada beberapa yang tidak dibayarkan seperti honor lembaga desa RT, RW, BPD dan Perangkat Desa maka terancam tidak bisa dibayarkan,” ujar Abdul Kamid usai menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Kediri.

Kebijakan seperti ini dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah kegaduhan padahal ini sudah memasuki akhir tahun dan setiap alokasi dana desa ini mempunyai juklak dan juknis.

“Nanti pihak eksektif Pemerintah Kabupaten Kediri akan menggelar rapat tersendiri dengan Kementerian, kaitan dengan DAU yang ada pengurangan dari Pemerintah Pusat,”

Abul Kamid berharap bahwa Pemkab Kediri bisa mengupayakan untuk tidak mengurangi alokasi dana desa karena berkaitan dari Operasional di Desa itu sendiri. Pihaknya meminta agar pemda dapat mensubstitusi anggaran desa dari pos anggaran yang berpotensi terjadinya Silpa.

“Ini penting untuk memberikan hak dan kewajiban bagi aparat desa, jika tidak terpenuhi akan ada masalah besar,” tegas Abdul Kamid.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto mengakui adanya recofusing anggaran DAU besarnya 35 persen di tengah pandemi. tidak seyogyanya tidak merocufusing ADD lembaga Desa dan perangkat.

“Kita menyayangkan Pemerintah Kabupaten Kediri tidak mengsosialisasikan Kepada Aparatur Desa dengan adanya Recofusing tentu ini akan menimbulkan kegaduhan di Desa,” jelas Dodi Purwanto Politisi PDIP.

Dody berharap dengan adanya pembahasan bisa memunculkan sebuah solusi seperti memanfaatkan anggaran yang belum terserap sehingga bisa digunakan dengan payung hukum peraturan Bupati

“Dana pemulihan ekonomi Rp 149 – 159 miliar itu nanti bisa diambil sekitar Rp 15 Miliar untuk alokasi anggaran, nanti di tahun selanjutnya 2021 dianggarkan kembali khusus perangkat Desa dan kita tambah sesuai by name by addres agar tidak tumpang tindih dengan anggaran lain,” ujar Sekertaris DPC PDIP Kabupaten Kediri. [nm/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar