Politik Pemerintahan

Pilbup Sumenep

PKB Siapkan Sanksi Bagi Kader ‘Mbalelo’

Sumenep (beritajatim.com) – Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Badrut Tamam meminta seluruh kader legowo menerima apabila DPP telah merekomendasikan nama untuk maju sebagai bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) Sumenep.

“Siapapun yang mendapatkan rekomendasi dari DPP, maka semua kader harus menerima dan mendukung,” katanya, Minggu (29/12/2019).

Badrut berada di Sumenep pada hari Minggu untuk menghadiri penandatanganan Pakta Integritas An- Nahdliyyah bagi bacabup dan bacawabup Sumenep. Ada tujuh bacabup dan bacawabup yang ‘melamar’ PKB.

Dari tujuh bakal calon tersebut, lima diantaranya mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati, dan dua lainnya sebagai bakal calon wakil bupati. Yang mendaftar sebagai bakal calon bupati adalah Unais Ali Hisyam, RB Fattah Jasin, Nurfitriana Busyro Karim, Donny M. Siradj, dan Salahuddin A. Warits. Sedangkan yang mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati adalah Achmad Yunus dan Nurfaizin.

“Kami mendefinisikan kader sebagai petugas pelaksana mandat ideologi ahlussunnah waljamaah. Kader adalah pelaksana tugas AD/ART dalam organisasi. Artinya, harus patuh dan menjunjung tinggi keputusan partai,” ujar Badrut.

Menurut pria yang juga Bupati Pamekasan ini, DPP pasti telah melakukan tahapan dan kajian-kajian sebelum mengeluarkan rekomendasi, siapa yang mendapatkan mandat sebagai calon bupati dan calon wakil bupati dari PKB.

“Itu sebuah bentuk komitmen. Ketidaktaatan pada pimpinan adalah pengkhianatan. Bahkan bukan sekedar pengkhianatan pada pimpinan, tetapi juga terhadap ideologi partai,” paparnya.

Ia mengaku partainya akan menyiapkan sanksi bagi kader ‘mbalelo’ yang tidak mendukung rekomendasi DPP. Baginya, ketauladanan politik perlu terus dilaksanakan.

“Pasti akan ada ‘punishment’ bagi kader yang melakukan pengkhianatan. Sanksi itu akan diatur dalam proses berikutnya,” ujar Badrut. [tem/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar