Politik Pemerintahan

PKB: Rekom BPK Tak Dilaksanakan, Sampai Kiamat Takkan Dapat WTP

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur menilai opini baik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah kewajiban normal eksekutif.

“Meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan prestasi. Itu adalah kewajiban pemerintah atau lembaga negara untuk mendapatkan WTP. Sama seperti halnya seorang muslim melakukan salat. Itu kewajiban, tak usah dibangga-banggakan sampai bikin ucapan selamat,” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, Kamis (3/6/2021).

Sebaliknya, lanjut Ayub, jika BPK memberikan opini jelek terhadap LKPD, Pemkab Jember seharusnya malu. “Kalau jeblok, malu,” katanya. Pemerintah daerah memang selayaknya menyajikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai regulasi.

Namun, PKB menyambut baik keinginan Bupati Hendy Siswanto untuk memperoleh opini WTP untuk APBD Jember 2021, mengingat APBD 2019 dan 2020 berturut-turut dinilai sangat buruk. Masing-masing disclaimer (tidak bisa dinilai) dan tidak wajar. “Ada keinginan perubahan dari yang jelek menuju baik. Kita harus dorong,” kata Ayub.

Ayub melihat belum ada rencana aksi yang matang dan baik untuk mewujudkan keinginan memperoleh opini WTP dari BPK. “Saya berharap bupati segera kirim surat ke BPK. Pertama, untuk pelaksanaan anggaran 2021, bupati harus minta pendampingan kepada BPK,” katanya.

“Kedua, poin-poin yang sudah direkomendasikan BPK harus segera dilaksanakan. Kalau tidak segera dilaksanakan, sampai kiamat tidak akan mendapatkan WTP,” kata Ayub.

Ayub mencontohkan masa pemerintahan Bupati MZA Djalal 2005-2015. Selama bertahun-tahun, Pemkab Jember kesulitan memperoleh predikat WTP, karena adanya selisih dana kas daerah Rp 18 miliar yang muncul akibat audit investigatif terhadap APBD masa pemerintahan bupati sebelumnya, Samsul Hadi Siswoyo.

Saat menjadi anggota DPRD Jember, Ayub sempat mempertanyakan hal ini kepada BPK, mengingat vonis pengadilan terhadap Samsul hanya menunjukkan kerugian negara sebesar Rp 900 juta dan bukannya Rp 18 miliar.

Ayub menyarankan kepada pemerintah daerah agar meminta audit investigasi kepada BPK terhadap APBD 2020. “Katanya bupati tidak mau lagi mencuci piring kotor. Ya harus menggunakan piring bersih, sabunnya harus bersih,” katanya. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar