Politik Pemerintahan

PKB: Opini WTP Bukan Mitos Roro Jonggrang, Tak Istimewa

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi

Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa mendukung keinginan Bupati Hendy Siswanto agar audit Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2021 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Keinginan itu berangkat dari ‘prestasi’ Jember yang mendapat opini tidak wajar terhadap pelaksanaan APBD 2020. “Kami sepakat dengan keinginan bupati itu. Tapi WTP tidak seperti dongeng 1001 malam, tidak seperti Roro Jonggrang yang membangun candi hanya dalam waktu satu malam. Tapi melakukan tahapan, perbaikan yang harus dimulai dari sekarang,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, Jumat (2/7/2021).

Partai Kebangkitan Bangsa melalui fraksinya di DPRD Jember merekomendasikan kepada bupati untuk minta pendampingan dari BPK, agar proses pertanggungjawaban APBD 2021 bisa mendapatkan predikat WTP. “Biar pun predikat itu bukan hal istimewa. Ini adalah kewajiban. Sama seperti orang salat. Kewajiban tidak usah dibanggakan,” kata Ayub.

Buruknya opini BPK tak lepas dari kondisi di Jember selama ini. Ayub menyarankan kepada bupati agar selalu mendengar aspirasi dan bekerjasama dengan banyak pihak. “Tidak bisa hanya sebatas satu arah. Memperbaiki Jember tidak bisa hanya bupati, tapi team work. Baik dari bupati bersama jajaran di pemerintahan, eksekutif, juga legislatif dan seluruh stakeholder ada di Jember, termasuk organisasi kemasyarakatan,” katanya.

“Kalau bupati bisa jadi dirijen yang baik, maka akan muncul melodi indah dan akan membawa Jember semakin baik. Termasuk bagaimana program-program yang dilakukan Pak Hendy bisa terlaksana,” kata Ayub.

“Kami minta kepada bupati agar segera memasukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke DPRD untuk menjadi kitab suci dalam membangun Jember. Ini agar orang tahu Jember mau dibawa ke mana oleh Pak Hendy dan Gus Firjaun (Wakil Bupati Firjaun Barlaman),” kata Ayub.

PKB juga meminta bupati agar segera mendefinitifkan posisi 721 pejabat eselon II, III, IV, karena dibuka ruang untuk itu. “Tanpa ada pendefinitifan itu ya non sense terjadi akselerasi pembangunan,” kata Ayub. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar