Politik Pemerintahan

PKB Jember Nilai Buah Permasalahan Warisan Rezim Masa Lalu Dirasakan Sekarang

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi (kiri) dan Sekretaris Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa menyayangkan rendahnya serapan anggaran bantuan sosial (bansos) dan belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Namun partai ini juga menyadari ada persoalan yang dihadapi pemerintah daerah setempat yang tidak dihadapi daerah lain.

“Banyak permasalahan yang ditinggalkan rezim masa lalu, di mana hari ini buahnya kita rasakan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, Kamis (22/7/2021).

Ayub mencontohkan penyerapan anggaran bansos 0.69 persen dan anggaran BTT nol persen. “Ini dikarenakan secara formal pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) baru dimulai pada 1 Mei 2021. Beda bila dibandingkan kabupaten lain (yang memulai APBD 2021 sejak Januari),” katanya.

“Kenapa baru 1 Mei 2021? Ya karena rezim yang dulu tidak mempunyai (Peraturan Daerah) APBD,” kata Ayub. Bupati Faida dalam dua tahun berturut-turut gagal mengesahkan Perda APBD 2020 dan 2021 bersama DPRD Jember.

DPC PKB Jember meminta Itqon Syauqi yang juga menjabat Ketua DPRD Jember agar serapan anggaran digenjot terus. “Sampai akhir bulan ini bisa mencapai 20-30 persen, katena BTT dan bansos ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat,” kata Ayub.

DPC PKB Jember akan berfokus pada upaya membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19. Data terakhir, Kamis (22/7/2021), ada 168 kasus terkonfirmasi positif baru dan 12 orang meninggal dunia. “Seluruh zona merah. Jargon kami menghijaukan zona merah di Kabupaten Jember,” kata Ayub. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar