Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

PKB Jember: Bupati Hendy Enak Diajak Ngopi dan Bicara, Pasti Ada Solusi

Bupati Hendy Siswanto (kiri) dan Ketua PKB Jember Ayub Junaidi dalam acara vaksinasi di PCNU beberapa waktu lalu.

Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa percaya selalu ada solusi untuk memecahkan persoalan absennya sejumlah anggota DPRD Jember, Jawa Timur, yang menyebabkan gagalnya pengesahan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Minggu (31/7/2022) malam lalu.

“Dalam politik tidak bisa kaku. Pasti ada solusi. Yang penting komunikasi. Tidak ada hal sulit yang tak bisa diselesaikan. Apa yang tidak bisa kalau ketemu? Sama manusianya,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, Rabu (3/8/2022).

Sebelumnya, legislator Partai Keadilan Sejahtera Achmad Dhafir Syah dan legislator Demokrat Agusta Jaka Purwana menyatakan, absennya sejumlah anggota Dewan itu dipicu masalah komunikasi yang buruk antara eksekutif dengan legislatif. Dhafir menuduh Bupati Hendy Siswanto tak ubahnya ‘kacang yang lupa dengan kulit’ alias tak memperhatikan lagi partai yang berjasa mengantarkannya ke pendapa.


Sementara itu, Agusta mengatakan, adanya sejumlah pernyataan bupati yang tidak dieksekusi oleh organisasi perangkat daerah. “Padahal kami juga punya konstituen. Hal-hal seperti itu yang menjadi ganjalan,” katanya.

Bupat Hendy Siswanto sendiri meminta agar semua unek-unek atau kritik dari legislator terhadap eksekutif hendaknya disampaikan melalui forum resmi sidang paripurna DPRD Jember, Jawa Timur. Protes tidak dilakukan dengan jalan tak menghadiri sidang paripurna tanpa alasan.

“Seharusnya kalau ada masalah, ya ngomong: ‘Pak Bupati, Anda punya masalah, OPD punya masalah’. Tapi ini tidak ada yang ngomong. Saya harus ngomong apa? Kami lalu disuruh pulang. Kan sama saja diusir. Masa saya dianggap dukun, harus tahu masalahnya apa. Tidak bolehlah pak. Ini negara hukum, ada aturan dan legalitasnya,” kata Hendy.

Ayub menyarankan DPRD Jember menjalin komunikasi yang baik lagi dengan Bupati Hendy Siswanto. “Apalagi bupati bisa diajak bicara, ngopi sambil rokokan. Kan gampang. Ayo duduk, ngomong apa masalahnya. Yang susah kalau tidak bisa diajak omong. Ini kan bupati bisa diajak omong. Pimpinan ajak omong ngopi bareng,” katanya.

Ayub mencontohkan saat DPRD Jember dan Bupati MZA Djalal bersilang pendapat soal pasal mengenai tambang dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah pada 2010-2015. “Saat itu macet hampir satu periode, sehingga Jember satu-satunya kabupaten yang tidak punya Perda RTRW,” katanya.

Namun masalah bisa diselesaikan, setelah eksekutif dan legislatif sama-sama menurunkan ego. “Padahal saat itu kami undang ke dalam sidang paripurna, Pak Djalal tidak hadir. Akhirnya paripurna tidak selesai-selesai. Namun ego bisa diturunkan untuk kepentingan masyarakat. Ada titik temu,” kata Ayub. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Shin Tae Yong Puji Rumput Lapangan Thor Surabaya

Menjajal Mobil Listrik Wuling Air ev