Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

PKB Desak Dana Pesantren Dianggarkan dalam P-APBD Jember 2021

Ayub Junaidi (kiri)

Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar mengalokasikan dana untuk pesantren dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2021.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, menurut Ayub, pemerintah daerah tak mengalami kesulitan dasar hukum dalam memberikan dana bantuan untuk pesantren.

“Jadi tidak ada alasan lagi pemerintah daerah tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pesantren,” katanya, dalam acara tasyakuran terbitnya perpres itu di Kantor Pengurus Cabang NU Jember, Jumat (17/9/2021).

Ayub mengatakan, hal terpenting saat ini adalah implementasi perpres tersebut. “Saya meminta kepada Ra Itqon (Sekretaris DPC PKB dan Ketua DPRD Jember) agar tahun ini implementasi perpres bisa dirasakan oleh seluruh keluarga pesantren NU di Kabupaten Jember,” kata Ayub.

“Model programnya gampang sekarang. Di pasal 9 Perpres itu jelas: pendanaan penyelenggaraan pesantren dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” kata Ayub.

Ayub sudah memerintahkan FKB untuk memperjuangkan dana pesantren dan anggaran untuk guru ngaji dalam Perubahan APBD 2021. “Kalau persoalan pesantren dan imsentif guru ngaji tidak dianggarkan dengan baik, maka PKB tidak akan ikut dalam pembahasan Perubahan APBD 2021,” katanya.

“Hari ini PKB harus berpihak, karena memang dari awal (regulasi) ini dirancang oleh PKB. Kalau hari ini sudah didok ada yang ikut-ikutan ngeklaim ya tidak apa-apa. Biasa,” kata Ayub.

Ayub minta PCNU dan RMI agar membuat konsep bagaimana bantuan untuk pesantren khususnya yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Formulasi pemberian bantuan ini dibutuhkan, karena ada ketidakpuasan terrhadap cara pembagian bantuan secara merata tanpa melihat besar dan kecilnya pesantren seperti pada masa pemerintahan Bupati MZA Djalal. “Sama belum tentu adil,” katanya. (wir/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar