Politik Pemerintahan

PKB: Bupati Jember dalam Kondisi Dilematis, Ini Solusinya

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi [Foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyerukan agar polemik soal keabsahan pelaksana tugas organisasi pemerintah daerah (OPD) dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dihentikan.

Seruan ini dikemukakan Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, di kantor partai tersebut, Senin (22/3/2021). “Ini tidak perlu diteruskan, karena kalau diteruskan tidak menguntungkan dengan kondusivitas politik di Kabupaten Jember. Hari-hari ini kita butuh kebersamaan dan persatuan dalam membangun Jember,” katanya.

“Hari ini Jember tidak baik-baik saja. Hampir berapa tahun ini Jember dalam kondisi terpuruk. Butuh uluran tangan seluruh potensi kekuatan di Jember untuk membangun demi kepentingan masyarakat,” tambah Ayub.

Ayub mengakui Bupati Hendy Siswanto dalam kondisi terjepit. Gubernur Jatim sudah menyampaikan kepada bupati agar segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Namun pembahasan APBD ini membutuhkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Perkada KSOTK) 2021, yang berkonsekuensi pada pendemisioneran seluruh pejabat organisasi perangkat daerah dan berujung pada penunjukan pelaksana tugas.

Penunjukan pelaksana tugas ini yang kemudian disoroti sejumlah kalangan, karena seorang pelaksana tugas tak punya kewenangan membahas hal-hal strategis pemerintahan, termasuk APBD. Selain itu, ada anggapan bahwa penunjukan pelaksana tugas yang berbeda dengan posisi sebelumnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. UU ini melarang kepala daerah melakukan mutasi selama enam bulan sebelum dan enam bulan sesudah pelantikan, kecuali mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri.

“Ini kan dilematis. Di satu sisi, lehernya dikasih tampar yang (membuat Bupati Hendy) tidak boleh ke mana-mana, di sisi lain jeritan masyarakat dan perintah gubernur secara lisan (untuk segera membahas APBD),” kata Ayub.

“Jember butuh penanganan extraordinary. Jember ini tidak sama dengan Banyuwangi, Lumajang, dan Bondowoso, di mana mereka sudah on the track, tinggal jalan saja. Jember ini mulai baru lagi, ini perlu diantisipasi. Pak Hendy butuh pemikiran yang sangat besar dan khusus,” kata Ayub.

Mengatasi situasi ini, DPC PKB Jember menawarkan jalan tengah. “Begitu proses APBD diajukan bupati ke DPRD Jember, saya minta bupati dan DPRD Jember bareng-bareng menemui pemerintah provinsi. Toh datang ke Surabaya tak butuh waktu satu hari,” kata Ayub.

Bertemu Pemprov Jatim, Bupati Hendy Siswanto bisa menjelaskan situasi yang dihadapinya dan meminta solusi. Restu dari pemprov ini yang jadi bekal untuk membahas APBD. “Salah satu tugas gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Ayub. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim Foto

Air Terjun Telunjuk Raung

Foto-foto Longsor di Ngetos Nganjuk