Politik Pemerintahan

PKB: Anggaran Stunting dan Kematian Ibu-Bayi Harus Masuk APBD Jember

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, memerintahkan fraksi di DPRD setempat, agar memastikan anggaran penanganan gizi buruk (stunting), kematian bayi, dan kematian ibu saat melahirkan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021.

Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama untuk jumlah kematian ibu dan bayi di Jawa Timur pada tahun 2020. Ada 61 kasus kematian ibu saat melahirkan dan 324 kasus kematian bayi di Jember. Sementara itu, prevalensi stunting atau gizi buruk di Kabupaten Jember pada 2019 adalah 37,94. Jember berada di peringkat ketiga prevalensi stunting tertinggi di Jawa Timur. Peringkat pertama adalah Kabupaten Probolinggo dengan prevalensi 54,75 dan Kabupaten Trenggalek dengan prevalensi 39,88.

“Sebentar lagi pembahasan APBD. Saya minta fraksi agar betul-betul memelototi, ada tidak program pengentasan masalah itu. Seharusnya bupati dalam satu tahun awal menjabat menyelesaikan tiga masalah itu. Itu masalah penting,” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, Rabu (10/3/2021).

Ayub mengingatkan, akan terjadi ‘hilang generasi’ di Jember jika masalah itu tak segera diatasi. “Bagaimana generasi kita yang akan datang kalau generasi stunting? Kita akan kehilangan satu generasi. Padahal Indonesia hari ini mendapatkan bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya,” katanya.

“Apalagi kami punya Ketua Komisi D (Hafidi). Harus pelototi betul. Kalau dalam KUA-PPAS program-program itu tidak masuk, ya harus kita masukkan. Kami tunggu bupati, karena kami tidak tahu program-programnya. Tidak bisa mereka-reka. DPC PKB akan bentuk tim pendampingan fraksi. Begitu mendapatkan KUA-PPAS, tim itu akan memelototi dan disampaikan ke fraksi,” kata Ayub. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar