Politik Pemerintahan

PKB Ajak Partai Lain Gunakan Hak Angket

Ayub Junaidi (dok pribadi)

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa memerintahkan kepada fraksi di DPRD Jember, Jawa Timur, untuk menggunakan hak interpelasi sesuai surat dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

FKB diminta berkoordinasi dengan fraksi-fraksi lain yang sudah setuju akan menggunakan hak interpelasi. Keinginan penggunaan hak interpelasi menguat di parlemen, setelah Jember menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang tidak mendapat jatah kuota dari pusat.

Namun Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi punya tawaran lain untuk partai-partai di DPRD. “PKB mengajak partai lain untuk menggunakan hak angket,” katanya.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak angket dinilai Ayub paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Jember. “Kalau hak interpelasi sebatas bertanya. Setelah itu tindaklanjutnya tidak ada. Tapi kalau hak angket, bisa menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif, karena permasalahan ini bukan sebatas permasalahan (tak adanya kuota formasi) calon pegawai negeri sipil daerah (untuk Jember),” katanya.

Persoalan yang lebih besar yang sedang dihadapi di Jember, menurut Ayub, adalah tata kelola pemerintahan. “Menurut PCNU dan DPC PKB ada permasalahan lebih besar. Contoh Pemkab Jember mendapat teguran pusat terkait pemindahan pejabat yang tak memenuhi aturan. Kedua, pengangkatan satuan tugas. Di satu sisi tidak boleh mengangkat honorer,” katanya.

PKB siap menggunakan hak angket. Tapi kalau partai lain di parlemen lebih memilih hak interpelasi, PKB juga siap. “Jadi kami melaksanakan perintah PCNU Jember,” kata Ayub.

Sementara itu, Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief menghormati keinginan Dewan untuk menggunakan hak konstitusional. “Saya kira itu hak Dewan. Mungkin nanti pihak Pemkab memiliki alasan, karena yang saya tahu, Pak Mirfano (Sekretaris Daerah Jember) sudah mengatakan kepada media, bahwa usulan formasi CPNS sudah disampaikan. Cuma ada sedikit masalah,” katanya.

Muqiet berbaik sangka. “Saya positive thinking bahwa dinamika kehidupan politik di Jember berjalan,” katanya.

Mirfano menegaskan, Pemkab Jember sudah mengusulkan kuota sebesar 764 CPNS kepada pemerintah pusat. “Rinciannya di antaranya 388 orang tenaga pendidikan, 140 orang tenaga kesehatan, dan tujuh orang tenaga penyuluh,” katanya.

Kuota 764 CPNS sudah disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk menggantikan PNS yang sudah pensiun. Tenaga fungsional pendidikan dan kesehatan jadi prioritas sesuai perintah pemerintah pusat. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar