Politik Pemerintahan

Pjs Bupati Optimistis Mojokerto Mampu Cum Laude Implementasi SPBE

Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo dalam Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Kepala OPD dalam Implementasi Arsitektur SPBE.

Mojokerto (beritajatim.com) – Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bagi Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Selasa (24/11/2020).

Sosialisasi digelar menindaklanjuti indeks Kabupaten Mojokerto yang dinilai melalui SPBE yang masih rendah. Indeks penilaian melalui SPBE, saat ini Kabupaten Mojokerto masih mencapai angka 1,55. Angka tersebut masih masuk dalam kategori amat sangat kurang, sehingga masih perlu ditingkatkan ke depannya.

“Tidak hanya 1,55. Saya bilang kalau 1,55 itu ndak lulus ini. Jadi kalau bisa 4 dan itu menjadi kebanggaan buat kita. Saya yakin, sangat seyakin-yakinnya, kawan-kawan yang hadir di sini semua mempunyai komitmen untuk itu, dan membawa Mojokerto mempraktikkan SPBE dengan baik,” ungkap Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo.

Masih kata Pjs, pencapaian yang kurang tersebut disebabkan beberapa aspek pendukung terlaksananya implementasi SPBE di Kabupaten Mojokerto yang memang perlu ditingkatkan lagi kedepannya. Selain instrumen, juga komitmen. Menurutnya, setidaknya dua komponen tersebut bisa terkejar.

“Kita bisa mencapai 2,5 lah. 2,5 itu masih kategori memuaskan. Kalau 3 kan sangat memuaskan, kalau 4 kan cum laude. Kita harapkan, apa yang disampaikan oleh pakar kita dari ITS tentang e-Gov itu bisa menjadi tuntunan kita, sehingga nanti teman-teman kepala OPD itu bisa mengoreksi dirinya sendiri dimana yang kurang,” katanya.

Yakni sarananya sebagai toolsnya atau program-prigramnya yang belum cukup atau men behind the gun-nya atau operatornya. Pihaknya telah meminta agar narasumber dalam paparannya bisa menjelaskan secara rinci analisa-analisanya kepada peserta agar mampu mengetahui action plan apa yang harus ditempuh dalam mewujudkan implementasi SPBE yang lebih baik.

“Dengan begitu, nanti kita bisa membuat telaah, jadi saya minta tadi, analisanya betul-betul dibreakdown, sehingga kita tahu action plan kita apa? Lalu kemudian timeline kita seberapa untuk mencapai nilai yang lebih bagus. Hari ini kita mencoba belajar kalau basic itu seperti apa, kalau medium seperti apa, advance seperti apa, kalau basic syaratnya apa yang harus dicukupkan, kalau medium itu seperti apa lalu kalau advance seperti apa,” tuturnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur ini, sangat optimistis Pemkab Mojokerto mampu mengoptimalkan implementasi SPBE. Mengingat hal tersebut telah didukung dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

“Kita sudah punya Perpes, yang memerintahkan kepada semua penyelenggara pemerintahan itu menggunakan sistem elektronik, e-Government namanya, jadi pemerintahan berbasis elektronik. Ini sudah dimandatkan. Menkominfo juga sudah membuat peraturan, itu sebabnya hari ini kita ingin memastikan di Kabupaten Mojokerto setiap kepala OPD berkomitmen untuk melaksanakan,” tegasnya. [tin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar