Politik Pemerintahan

Pjs Bupati Mojokerto Dukung JaDI Lakukan Pemantauan Netralitas ASN

JaDI Jatim saat diterima Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo

Mojokerto (beritajatim.com) – Pjs Bupati Mojokerto mendukung Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jatim untuk melakukan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2020. Hal tersebut disampaikan saat bertemu dengan anggota JaDI Jatim di rumah dinas Bupati Mojokerto, Pringgitan.

“Silakan dalam waktu yang tinggal beberapa hari ini, kawan-kawan JaDI aktif melakukan pemantauan terhadap neralitas ASN dalam Pemilihan Bupati Mojokerto. Silakan saja orang berprasangka, tetapi saya sudah berkomitmen menghindari dukung mendukung calon tertentu dalam pilkada ini,” ungkap Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, Minggu (29/11/2020).

Hal tersebut disampaikan, lantaran ia dikabarkan mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Ia menegaskan bahwa sudah berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan dukung-mendukung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember mendatang.

Mengingat jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, sementara pasangan incumbent merupakan adik dari Menteri Tenaga Kerja RI. Ia menegaskan, sejauh ini ia sedapat mungkin menghindari acara-acara yang bisa dipolitisasi memberikan dukungan pada calon tertentu.

Sementara itu, Ketua JaDI Jatim, Eko Sasmito mengatakan, kehadiran JaDI saat ini konsen terhadap pemantauan Pilkada serentak di 19 Kabupaten/Kota di Jatim. “Kehadiran JaDI sebenarnya lebih pada isu-isu demokrasi. Namun karena Jatim saat ini ada 19 Kab/Kota yang tengah menggelar Pilkada, maka konsentrasi kami arahkan ke pemantauan Pilkada,” ujarnya.

Masih kata mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur ini, di 19 Kabupaten/kota yang tengah menggelar Pilkada, JaDi telah membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) Pemantauan. Anggota JaDI Jatim merupakan mantan penyelenggara pemilu yang sudah tidak aktif di KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“JaDi Jatim telah memperoleh data dan informasi terkait pelanggaran maupun data lainnya yang akan ditindakanjuti ke KPU maupun Bawaslu. Kita akan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, terutama di daerah yang menggelar pilkada. JaDI juga akan melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap KPU dan Bawaslu, yang diduga tidak netral dan ada kemungkinan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu,” tegasnya. [tin/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar