Politik Pemerintahan

Pilkades Serentak Sidoarjo 2020 Tunggu Lampu Hijau Kemendagri

Sidoarjo (beritajatim.com) – Meski sudah ada kesepakatan bersama soal hari pelaksanaan Pilkades Serentak di Sidoarjo 6 September 2020, namun Pemkab Sidoarjo masih menunggu lampu hijau dari Kemendagri.

Dikatakan Plt Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Saifuddin, Forkopimda Sidoarjo sudah menyepakati menggelar Pilkades Serentak 6 September 2020 mendatang. Rencana itu diputuskan setelah pertemuan beberapa kali dengan Forkopimda dan DPRD Sidoarjo.

“Kami masih minta lampu hijau, minta persetujuan dari Kemendagri. Minimal kalau ada lampu kuning dari Mendagri itu baru bisa dilaksanakan,” katanya usai rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi Soal LPJ APBD 2019, di gedung DPRD Sidoarjo, Senin (13/7/2020).

Dia menjelaskan, jika sebelumnya Pemkab Sidoarjo mendapat surat dari Kemendagri yang menyarankan agar Pemkab Sidoarjo untuk menunda Pilkades Serentak 2020 soal pandemi Covid-19.

Karena itu, meski bersifat saran, surat dari Kemendagri itu menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Meski merencanakan Pilkades Serentak 6 September 2020 lalu, Pemkab Sidoarjo bakal tetap berkonsultasi ke Kemendagri, Pemprov Jatim (Gubernur), Polda Jatim (Kapolda) dan Kodam V Brawijaya (Pangdam).

“Sekarang Pak Sekda sudah mengirim surat ke Kemendagri soal pelaksanaan Pilkades itu. Tapi, hingga kini belum mendapatkan jawaban,” tukasnya.

Nur Ahmad menyatakan, Pemkab Sidoarjo tidak mau berspekulasi di saat ini pandemi Covid-19 dan belum ada kecenderungan tambahan pasien menurun. Karena itu, Pemkab Sidoarjo bakal menggelar Pilkades Serentak 6 September 2020 itu setelah ada lampu hijau dari Kemendagri dan sejumlah pihak terkait lainnya.

“Saya kira belum turunnya persetujuan dari Kemendagri itu karena angka Covid-19 di Surabaya Raya (termasuk Sidoarjo) belum turun drastis,” tegasnya.

Disinggung soal anggaran Pilkades Serentak di 174 desa? Nur Ahmad mengaku sudah tidak ada masalah lagi. Justru yang menjadi kekhawatiran adalah berkumpulnya massa saat pelaksanaan Pilkades Serentak itu.

“Kalau massa berjumlahnya 3.000 orang, masih bisa diatur. Tetapi ada beberapa desa yang pemilihnya lebih dari 5.000 orang. Itu tidak mudah mengaturnya,” ungkapnya.

Cak Nur mencontohkan misalnya di Kecamatan Waru, rata-rata jumlah pemilihnya berjumlah 10.000 sampai 14.000 pemilih. “Yang saya takutkan itu, kalau pandemi Covid-19 ini trendnya belum turun, lalu ada kumpulan warga di atas 5.000 orang, kita akan menjadi berita nasional. Dan bahkan internasional. Itu yang saya takutkan,” imbuhnya. (isa/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar