Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pilkades Serentak di Pamekasan Digelar 23 April 2022

Sejumlah massa menunggu hasil keputusan tentang penundaan pelaksanaan Pilkades Serentak di Lapangan Nagara Bhakti, Kompleks Mandhapa Agung Ronggoskowati, Pamekasan, Jum'at (21/1/2022).

Pamekasan (beritajatim.com) – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di kabupaten Pamekasan, dipastikan tetap digelar pada 23 April 2022, sesuai dengan keputusan pertama yang disampaikan pihak Pemkab setempat.

Kepastian tersebut disampaikan Bupati Pamekasan, Badrut Tamam melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Ir Totok Hartono saat menemui massa yang menuntut penundaan pilkades serentak di Halaman Mandhapa Agung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Jumat (21/1/2022) petang.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Pak Totok juga membacakan hasil rapat antara pihak pemerintah kabupaten bersama perwakilan MUI Pamekasan, perwakilan masyarakat dan unsur LSM tentang tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak 2021 di Pamekasan.


Bismillahirrahmanirrahim, kami bacakan hasil rapat tentang lanjutan Pilkades serentak 2021. Berdasar hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten Pamekasan, serta dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Maka diputuskan bahwa tahapan pelaksanaan pilkades dimulai tanggal 29 Januari 2022,” kata Ir Totok Hartono.

Lebih lanjut disampaikan jika pelaksanaan pilkades serentak di Pamekasan, juga dipastikan digelar sesuai dengan kebijakan pertama. “Untukpemungutan suara Pilkades Serentak 2021, akan dilaksanakan pada 23 April 2022. Selanjutnya akan diteruskan dengan surat dari bupati Pamekasan (Perbup),” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya masyarakat bersama sejumlah LSM di wilayah setempat melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Pemkab Pamekasan, Jl Kabupaten 107, Kamis (20/1/2022) kemarin. Mereka tetap bertahan meminta pemerintah agar menunda pelaksanaan pilkades serentak.

Hal tersebut tidak lepas dari penilaian sebagian masyarakat yang menilai pelaksanaan pilkades serentak bersamaan dengan momentum Ramadan 1443 Hijriah, seperti harapan yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, agar pemkab menunda pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa.

Berdasar surat resmi dari MUI bernomor 31/DPK-MUI/PMK/1/2022 tertanggal 29 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Mereka meminta pelaksanaan pilkades ditunda karena bersamaan dengan momentum Puasa Ramadan 1443 Hijriah, sekaligus diklaim jika moment pemilihan dapat menciderai kesucian Ramadan. [pin/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar