Politik Pemerintahan

Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Mojokerto Rawan Muncul Konflik Sosial

foto/ilustrasi

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkab Mojokerto masih menggunakan regulasi yang sama dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019. Regulasi tersebut diprediksi bakal memantik persoalan hingga berpotensi pada munculnya konflik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto mengatakan, regulasi pemilihan masih sama yakni tetap berpatokan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 yang diubah dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pilkades.

“Di mana, jumlah kandidat minimal dua orang dan maksimal lima orang. Artinya, tidak ada calon kades yang akan melawan bumbung kosong sehingga bakal banyak muncul calon boneka demi bisa melangsungkan pilkades serentak,” ungkapnya, Sabtu (13/7/2019).

Dan batasan maksimal calon yang hanya lima orang. Jumlah tersebut juga dinilai rawan memunculkan perdebatan lantaran membatasi hak konstitusi seseorang dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa (Kades).

“Terkait hal ini, kita sudah menyiapkan sejumlah opsi dan aturan resmi yang telah dirumuskan dan ditetapkan sesuai UU dan Permendagri. Yakni Perbup Nomor 83 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbup Nomor 8 Tahun 2016,” katanya.

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) tersebut, lanjut Ardy, sudah diatur soal perpanjangan waktu pendaftaran jika calon kurang dari dua orang. Termasuk yang lebih dari lima orang, akan diatur dan ditetapkan lewat penilaian dari beberapa syarat pencalonan.

“Pemkab terus berupaya meminimalisir munculnya sengketa hingga konflik sosial yang muncul selama tahapan Pilkades berlangsung, yakni dengan terus berkoordinasi bersama TNI dan Polri dalam kesiapan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkades,” tuturnya.

Yakni mulai dari tahapan awal pendaftaran, pemungutan, penetapan hingga pelantikan nanti. Sehingga diharapkan proses Pilkades serentak berjalan aman, lancar dan tertib tanpa kendala. Setelah tahapan persiapan, selanjutnya yakni pendaftaran calon.

“Setelah tahap persiapan baik pembentukan panitia hingga persiapan tata tertib, langsung dilanjutkan dengan pendaftaran calon yang mulai dibuka 22 Juli. Lalu berlanjut pada penetapan calon, penyampaian visi misi atau kampanye,” jelasnya.

Hingga di titik krusial, yakni pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung 23 Oktober nanti. Pihaknya sudah simulasikan kepada seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai dari awal persiapan sampai penetapan dan pelantikan.

“Kita berharap akhir tahun atau bulan Desember semua kades yang terpilih bisa langsung dilantik,” lanjutnya.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar